Balipustakanews.com, Badung – Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menyarankan agar parade ogoh-ogoh tetap diselenggarakan di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Menurutnya, lokasi tersebut sangat strategis untuk menggelar acara budaya seperti ini.
Graha menilai bahwa penyelenggaraan hanya perlu ditingkatkan dari sisi teknis agar pelaksanaan ke depan semakin baik. Ia menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem penilaian, evaluasi tempat pertunjukan, serta pengaturan lalu lintas penonton untuk menghindari kemacetan saat acara berlangsung di Puspem.
“Saya kira tetap ideal diadakan di Puspem. Tempat ini bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga ruang publik bagi masyarakat,” ujarnya pada Selasa (18/3).
Usai lomba ogoh-ogoh yang digelar 15–16 Maret, panitia menerima berbagai kritik dan saran, termasuk terkait lokasi pertunjukan dan sistem penjurian. Ketidakpuasan terhadap hasil penilaian bahkan sempat viral di media sosial, dan kemacetan lalu lintas menjadi keluhan utama masyarakat.
Menurut Graha, karena ini baru pertama kali digelar, wajar bila ada kekurangan. Ia meminta agar pemerintah menambah anggaran kegiatan tahun depan untuk memperbaiki segala kelemahan yang ada.
“Dari sisi anggaran perlu ditingkatkan agar permasalahan tahun ini tidak terulang. Soal penjurian, kami ingin ada koordinator yang menjelaskan kriteria lomba kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham,” jelasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan Badung, I Gde Eka Sudarwitha, membenarkan bahwa Komisi IV DPRD Badung mendukung penyelenggaraan tetap berlangsung di Puspem. Ia mengatakan, panitia akan memperbaiki teknis kegiatan tahun depan, termasuk langkah-langkah antisipasi kemacetan yang disebabkan oleh mobilitas penonton.
“Penanganan kemacetan tentu kami siapkan. Nantinya kami akan atur arah kedatangan penonton, termasuk pengaturan parkir dan rekayasa lalu lintas,” terang Sudarwitha.
Ia sempat mengusulkan agar penyelenggaraan lomba ogoh-ogoh dilakukan secara bergilir di berbagai lokasi, seperti Lapangan Samudera Kuta, GOR Mengwi, dan tempat lainnya, agar distribusi peserta lebih merata sesuai wilayah asal. Namun, DPRD Badung tetap menginginkan agar Puspem menjadi pusat kegiatan ini.
“Kami sudah mulai merancang teknis lomba tahun depan agar lebih maksimal, termasuk pembenahan venue, parkir, dan sistem penjurian yang lebih transparan. Sosialisasi juga akan kami perkuat ke seluruh peserta,” tutupnya. (PR/DTK)






Discussion about this post