Balipustakanews.com, Gianyar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, bergerak cepat menyiapkan regulasi mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nol persen khusus untuk tanah pertanian dan rumah tinggal mulai 2026 mendatang.
“Itu tugas pertama saya oleh bupati,” kata Widya Utama yang akrab disapa Ngurah Bem, usai pelantikan dirinya sebagai sekda di Gianyar, Senin (1/9). Ia menegaskan akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait guna merealisasikan program tersebut, seraya memastikan birokrasi tetap solid, transparan, dan profesional dalam melayani masyarakat.
Kebijakan itu berbeda dengan sektor usaha, di mana PBB P2 justru mengalami kenaikan hingga 700 persen. Pemerintah Kabupaten Gianyar pun menargetkan penerimaan PBB naik dari Rp18 miliar menjadi Rp30 miliar, dan dalam jangka panjang diproyeksikan bisa mencapai Rp80 miliar. Sementara dalam APBD Perubahan 2025, Gianyar menargetkan pendapatan Rp3,28 triliun dengan belanja daerah Rp4,26 triliun. Defisit anggaran ditutup melalui pinjaman Rp838 miliar dari Bank BPD Bali yang telah mendapat persetujuan DPRD, untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan jantung terpadu, serta persiapan hutan kota dan perkantoran.
Program PBB nol persen untuk lahan pertanian dan rumah tinggal menjadi salah satu agenda prioritas Ngurah Bem sebagai sekda. Ia tercatat sebagai sekda termuda di Indonesia, baru berusia 36 tahun, setelah melalui seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra dalam sambutannya meminta sekda baru mampu membawa semangat perubahan. “Tunjukkan warna perubahan bagi Kabupaten Gianyar. Jadilah pemimpin yang inovatif, berani mengambil langkah, dan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucap Mahayastra.
Widya Utama sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, menggantikan I Dewa Gede Alit Mudiarta yang memasuki masa purna tugas pada 2025. (ant/pr)
Discussion about this post