𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperluas pembiayaan produktif yang tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting agar akses layanan keuangan turut meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Arahan itu disampaikan Giri Prasta dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Menurut Giri Prasta, keberhasilan TPAKD tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan. Program yang dijalankan harus memberikan dampak nyata, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, pelaku kerajinan, perdagangan, serta sektor pariwisata.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Giri Prasta.
Beliau mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bekerja sama memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis. Pertama, mengevaluasi program 2026 secara menyeluruh berdasarkan capaian dan manfaat bagi masyarakat. Kedua, memperkuat koordinasi TPAKD tingkat provinsi dengan kabupaten/kota, termasuk berbagi praktik baik sesuai kebutuhan daerah.
Ketiga, memastikan pembiayaan bagi sektor produktif disertai pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, dan dukungan pemasaran. Keempat, menyusun program kerja 2027 dengan sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Giri Prasta juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan perlindungan konsumen agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko layanan keuangan yang digunakan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan bahwa hingga September 2026, aset perbankan di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan. Penyaluran kredit tercatat Rp126,90 triliun, tumbuh 7,78 persen, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,34 persen.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks literasi keuangan Bali mencapai 78,77 persen dan inklusi keuangan 96,24 persen. Keduanya berada di atas capaian nasional, masing-masing sebesar 69,57 persen dan 93,61 persen.
Adapun perekonomian Bali pada triwulan III 2026 tumbuh 5,85 persen secara tahunan berdasarkan data BPS, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen.
Rakorda tersebut juga diisi penyerahan penghargaan OJK kepada TPAKD Provinsi Bali untuk Program Literasi Keuangan Terbaik, Kota Denpasar untuk Program Implementasi KEJAR Terbaik, serta Kabupaten Badung untuk Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus berinovasi dan menghadirkan program berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
Editor: Anugrah Arifanto





