𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Beliau menegaskan, komitmen pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum,” tegasnya.
𝗞𝗣𝗞 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗥𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, mengidentifikasi tiga sektor yang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.
Ketiganya meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Nurul, pengawasan terhadap ketiga sektor tersebut tidak cukup hanya memastikan kelengkapan administrasi. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan, konflik kepentingan, hingga indikasi kerugian keuangan daerah.
Dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya, pengawasan perlu diarahkan untuk mencegah pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, dan gratifikasi.
KPK juga mendorong tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
𝗔𝗣𝗜𝗣 𝗗𝗶𝗱𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝘄𝗮𝘀 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan pentingnya transformasi APIP menuju pengawasan strategis berbasis risiko.
Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, keberhasilan pengawasan tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga kemampuan menemukan akar permasalahan dan menghasilkan rekomendasi perbaikan.
Rustam mengungkapkan, hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 menunjukkan capaian Level 2 atau kategori Terstruktur.
Karena evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan masa pembinaan hingga Desember 2026 untuk mempersiapkan evaluasi berikutnya pada 2027.
Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan pentingnya independensi kelembagaan, kompetensi auditor, serta kecukupan sumber daya pengawasan.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkuat APIP sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan sekaligus mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Editor: Anugrah Arifanto
