𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan alasan di balik pelaksanaan psikotes terhadap 40 pejabat eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Menurut Koster, psikotes tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan ataupun menjadi dasar untuk langsung mencopot pejabat dari jabatannya. Sebaliknya, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai karakter, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan setiap pejabat.
Hal itu disampaikan Koster saat meninjau pelaksanaan psikotes di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10/2026).
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.
𝗣𝗲𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗖𝘂𝗸𝘂𝗽 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼
Koster menjelaskan, selama ini proses penilaian dan pengisian jabatan melalui sistem manajemen talenta belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Menurut beliau, penilaian berdasarkan portofolio maupun rekam jejak administratif tidak selalu mampu menggambarkan kompetensi, karakter, serta kemampuan kepemimpinan seseorang secara menyeluruh.
Terlebih, dalam sejumlah proses pengisian jabatan eselon II, III, dan IV, Koster mengaku belum memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang bersangkutan.
Karena itu, beliau memandang perlunya instrumen penilaian tambahan agar keputusan mengenai penempatan pejabat dapat dilakukan secara lebih objektif dan komprehensif.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Koster menekankan bahwa pejabat eselon II mempunyai peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Sebagai pimpinan perangkat daerah, mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan gubernur dalam menerjemahkan dan melaksanakan berbagai program pembangunan.
Oleh sebab itu, kemampuan teknis dan profesionalisme perlu didukung karakter pribadi serta kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan tanggung jawab jabatan.
Menurut Koster, karakter seseorang dapat memengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, hingga hubungan kerja di lingkungan organisasi.
Setiap individu memiliki karakteristik positif maupun negatif dengan kecenderungan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut, menurut beliau, dapat berpengaruh terhadap kinerja individu sekaligus suasana kerja di masing-masing perangkat daerah.
𝗛𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗣𝘀𝗶𝗸𝗼𝘁𝗲𝘀 𝗗𝗶𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗥𝗮𝗵𝗮𝘀𝗶𝗮, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝗰𝗼𝗽𝗼𝘁 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memberikan penegasan terkait kerahasiaan hasil pemeriksaan psikologis.
Beliau memastikan hasil psikotes tidak akan disebarluaskan karena memuat informasi personal yang perlu dijaga kerahasiaannya.
Koster sekaligus meminta para pejabat agar tidak memandang pelaksanaan psikotes sebagai ancaman terhadap posisi mereka.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.
Menurut Koster, informasi yang diperoleh melalui psikotes diharapkan dapat membantu pemerintah memahami potensi, karakter, dan aspek yang masih perlu dikembangkan dari masing-masing pejabat.
Dengan pemetaan yang lebih lengkap, pembinaan aparatur dan penataan organisasi diharapkan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Selain menjelaskan tujuan psikotes, Koster mengingatkan seluruh pejabat agar terus meningkatkan kualitas kinerja dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.
Beliau meminta setiap kepala perangkat daerah bekerja berdasarkan matriks program yang telah ditetapkan, dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Menurut Koster, seorang aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya memahami prosedur administratif dan bekerja secara sistematis.
Pejabat juga harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, mampu merespons persoalan secara tepat, serta memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuhnya.
Koster berharap penilaian yang lebih menyeluruh terhadap pejabat dapat mendukung peningkatan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Bali.
𝗗𝗶𝗶𝗸𝘂𝘁𝗶 𝟰𝟬 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁, 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗨𝗻𝘂𝗱
Pelaksanaan psikotes ini merupakan hasil kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melalui Program Studi Sarjana Psikologi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali.
Kegiatan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 12.00 WITA dengan melibatkan 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Bali.
Pemetaan profil psikologis tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik kepribadian, kebutuhan kerja, serta kemampuan kepemimpinan pejabat.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Bali berharap memiliki informasi yang lebih komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan aparatur.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan diharapkan tidak hanya bertumpu pada portofolio dan rekam jejak administratif, tetapi juga mempertimbangkan karakter personal, profesionalisme, serta kemampuan kepemimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Anugrah Arifanto
