๐๐ฎ๐ฑ๐๐ป๐ด, ๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฝ๐๐๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ โ Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Badung meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan mengganti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyusul krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali.
Desakan tersebut disampaikan Ketua PC KMHDI Badung, I Made Arya Bayu Suta, melalui pernyataan sikap organisasi pada Jumat (16/10/2026).
Menurut Arya Bayu, persoalan distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pemerintah pusat dan Pertamina dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
PC KMHDI Badung menilai Menteri ESDM dan jajaran pimpinan Pertamina belum mampu melakukan mitigasi dan penanganan krisis secara optimal sehingga gangguan distribusi BBM berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat Bali.
Atas kondisi tersebut, organisasi mahasiswa Hindu ini menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Tuntutan pertama ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengganti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Selain mendesak pergantian pejabat, KMHDI Badung meminta Kementerian ESDM memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi kuota BBM untuk Provinsi Bali.
Mereka juga mengingatkan pemerintah agar gangguan distribusi BBM tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, termasuk potensi gangguan pasokan energi yang dapat mengancam keandalan sistem kelistrikan Bali.
Pada tuntutan berikutnya, PC KMHDI Badung mendesak Pertamina segera mengirimkan tambahan pasokan BBM dengan volume yang mereka usulkan mencapai 50 persen dari kapasitas tangki penyimpanan di Integrated Terminal (IT) Manggis dan IT Pesanggaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan distribusi sekaligus mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Tidak hanya menyoroti tanggung jawab pemerintah pusat, KMHDI Badung turut meminta Gubernur Bali Wayan Koster bersama Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali secara rutin melakukan pemantauan langsung ke SPBU yang mengalami kepadatan antrean.
Mereka juga mengusulkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan gratis di titik-titik antrean untuk mengantisipasi gangguan kesehatan masyarakat yang harus menunggu dalam waktu lama.
Desakan serupa disampaikan kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa agar berkoordinasi dengan instansi kesehatan terkait untuk melakukan pemantauan serta menyediakan pelayanan kesehatan di SPBU yang mengalami antrean panjang.
Sementara itu, DPRD Badung diminta berperan aktif mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan ataupun penjualan kembali BBM bersubsidi maupun nonsubsidi yang dapat memperburuk situasi.
Pada aspek keamanan, PC KMHDI Badung meminta Kapolres Badung dan Kapolresta Denpasar meningkatkan pengawasan serta memastikan keamanan dan ketertiban di SPBU yang mengalami kepadatan kendaraan.
๐ ๐ถ๐ป๐๐ฎ ๐ฃ๐ฒ๐บ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ป๐๐ฎ๐ต ๐ฆ๐ฒ๐ด๐ฒ๐ฟ๐ฎ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ธ
Arya Bayu menjelaskan bahwa ketujuh poin tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Badung untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan krisis BBM.
Ia berharap aspirasi organisasi tidak berhenti sebagai dokumen pernyataan sikap, tetapi memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menurut beliau, keterlambatan penyelesaian persoalan BBM berpotensi memperbesar keresahan masyarakat, terutama karena bahan bakar merupakan kebutuhan penting yang menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari.
โAmarah rakyat mungkin tidak menyelesaikan masalah, namun amarah ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika krisis BBM tidak segera terselesaikan. Kami berharap seluruh pihak yang terkait krisis BBM ini bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah agar Bali tidak keos (chaos),โ tegas Arya Bayu.
๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐บ๐ถ๐ป๐ฎ ๐๐ฎ๐ธ๐๐ธ๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ฒ๐บ๐๐น๐ถ๐ต๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฟ๐ถ๐ฏ๐๐๐ถ
Sementara itu, pemerintah pusat dan Pertamina sebelumnya telah menyampaikan sejumlah langkah untuk memulihkan distribusi BBM di Bali.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (15/10/2026) mengakui bahwa antrean pembelian BBM di Bali belum sepenuhnya pulih, meskipun mulai berkurang.
Bahlil menyatakan terus berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Pemerintah juga telah meminta sejumlah SPBU beroperasi selama 24 jam serta melakukan perbaikan alur distribusi BBM.
Sebelumnya, Pertamina menyampaikan rencana tambahan pengiriman 25 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax secara bertahap pada 15โ17 Oktober 2026 untuk memperkuat pasokan di Bali.
Meski demikian, PC KMHDI Badung berharap seluruh langkah penanganan tersebut dapat segera memberikan hasil nyata sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan antrean panjang di SPBU tidak terus berulang.
Editor: Anugrah Arifanto
