๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan perlindungan lahan pertanian harus menjadi bagian penting dalam pembangunan Bali di tengah derasnya investasi dan perkembangan sektor pariwisata.
Menurut Koster, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lahan produktif, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali, terutama petani.
โJangan karena uang kita mengorbankan Bali,โ kata Koster saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertajuk โSinergi Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, Notaris dan PPAT untuk Memberikan Perlindungan terhadap Tanah Pertanian Bali di Tengah Arus Investasi serta Menjaga Pembangunan Bali Berkelanjutanโ di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar Timur, Minggu (20/9/2026).
Koster mengatakan, Bali merupakan pulau dengan wilayah relatif kecil, sekitar 5.590 kilometer persegi, tetapi menghadapi tekanan pembangunan yang semakin besar. Kondisi itu berjalan seiring dengan tingginya aktivitas pariwisata dan investasi.
Pada 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta wisatawan, terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Pemprov Bali sebelumnya memperkirakan perputaran ekonomi pariwisata Bali pada tahun tersebut mencapai sekitar Rp176 triliun.
Di sisi lain, Koster menilai tingginya nilai ekonomi tanah menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan sawah dan lahan pertanian.
Menurut beliau, ketika investor menawarkan harga tanah yang nilainya setara dengan hasil panen selama 10 hingga 20 tahun, keputusan petani menjual tanah merupakan sesuatu yang dapat dipahami dari sisi ekonomi keluarga.
Karena itu, Koster berpandangan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan larangan alih fungsi lahan.
โLarangan alih fungsi lahan saja tidak cukup. Harus ada insentif nyata bagi petani, sehingga mempertahankan sawah menjadi pilihan ekonomi yang layak,โ ujar Koster.
Menurut beliau, kebijakan perlindungan lahan harus membuat sektor pertanian tetap memberikan prospek ekonomi bagi masyarakat. Jika tidak ditata dengan baik, upaya mewujudkan kedaulatan pangan Bali akan menghadapi tantangan serius.
Persoalan lainnya adalah regenerasi petani. Koster menyoroti tenaga kerja pertanian yang banyak diisi kelompok usia di atas 50 tahun, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor tersebut masih menjadi tantangan.
Dengan demikian, mempertahankan lahan pertanian menurut Koster harus dibarengi dengan upaya menjaga keberlanjutan profesi petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Bali telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga lahan produktif, mendukung kedaulatan pangan, serta mencegah praktik penguasaan lahan melalui skema nominee.
Koster juga meminta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ikut mengambil peran dalam perlindungan pertanahan Bali.
Menurut beliau, Notaris dan PPAT tidak hanya berperan mengesahkan atau mengadministrasikan transaksi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mencegah praktik nominee melalui berbagai bentuk akta dan perjanjian pertanahan.
Kebijakan perlindungan lahan tersebut, kata Koster, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025โ2125 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Melalui kerangka pembangunan tersebut, Bali diarahkan menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, termasuk mengendalikan alih fungsi lahan, mengembangkan pertanian organik, menjaga sumber air dan ekosistem, serta memperkuat kedaulatan pangan.
Seminar tersebut turut dihadiri Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Kementerian ATR/BPN Joko Subagya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyan, Ketua Pengwil Bali Ikatan Notaris Indonesia I Wayan Muntra, serta anggota Ikatan Notaris Indonesia se-Bali.
Editor: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
