๐๐ฎ๐ฑ๐๐ป๐ด – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian Seni dan Budaya. Draf regulasi tersebut telah disepakati untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Badung.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat lanjutan Pansus, Selasa (15/9/2026), setelah dilakukan pendalaman dan penyempurnaan terhadap sejumlah materi dalam draf Raperda.
Rapat dipimpin Ketua Pansus I Nyoman Graha Wicaksana bersama anggota Pansus I Made Suwardana, I Made Retha, dan I Gede Aryantha. Pembahasan juga melibatkan sejumlah perangkat daerah, tim penyusun, serta tenaga ahli.
Graha mengatakan, Raperda Pelestarian Seni dan Budaya disusun untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan dan pengembangan seni serta budaya di Kabupaten Badung.
โRaperda ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk menjaga, melindungi, mengembangkan, dan melestarikan seni dan budaya sebagai bagian penting dari jati diri masyarakat Badung dan Bali,โ ujar Graha.
Menurut dia, keberadaan regulasi diperlukan agar pelestarian seni dan budaya tidak hanya bergantung pada kegiatan yang bersifat seremonial, tetapi memiliki pijakan kebijakan yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
Pembahasan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya sendiri telah dilakukan DPRD Badung melalui sejumlah tahapan. Dalam proses sebelumnya, Pansus juga melibatkan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan. DPRD Badung menyebut regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengembangan seni serta budaya di daerah.
Setelah draf disepakati pada tingkat Pansus, dokumen tersebut akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Badung.
Tahapan berikutnya adalah penyampaian draf kepada pihak eksekutif untuk dibahas lebih lanjut sebelum Raperda dapat diproses menuju penetapan menjadi peraturan daerah.
Melalui regulasi tersebut, DPRD Badung berharap upaya pelestarian seni dan budaya memiliki kepastian hukum sekaligus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai, identitas, dan karakter budaya lokal.
Editor: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ





