๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah provinsi tengah mengkaji penerapan upah minimum sektoral di kabupaten/kota, terutama untuk sektor pariwisata. Kebijakan tersebut ditargetkan dapat diterapkan pada 2027 apabila hasil kajian memungkinkan.
Koster menyampaikan hal itu seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (7/9/2026).
Menurut Koster, kajian mengenai upah minimum sektoral saat ini dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bali dengan melibatkan sejumlah ahli.
โDikaji di BRIDA. Upah Minimum Sektoral Kabupaten. Itu sedang dikaji di BRIDA, melibatkan para ahli, yang rencananya kalau memang memungkinkan tahun 2027 akan diterapkan,โ kata Koster.
Koster mengatakan, penetapan besaran upah harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha di Bali.
Ia menilai penerapan standar upah yang sama untuk seluruh sektor berpotensi membebani usaha tertentu, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), warung, serta usaha berbasis ekonomi kerakyatan.
โHitung dulu. Hati-hati juga. Karena Bali ini kan dominannya pariwisata. Enam puluh persen lebih ekonominya kan pariwisata,โ ujarnya.
Koster menjelaskan, sektor pariwisata memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda dibandingkan usaha skala kecil. Karena itu, menurut dia, kebijakan pengupahan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sektor.
โKalau kita menerapkan dengan UMP dan itu berlaku sama untuk semua sektor, mungkin buat sektor pariwisata oke, bisa. Tapi UMKM berat dia. Warung-warung berat. Nggak bisa,โ kata Koster.
Atas dasar tersebut, Koster menilai skema upah minimum sektoral perlu dibahas agar perlindungan terhadap pekerja tetap berjalan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi pelaku usaha kecil.
โKarena itu yang harus dilakukan adalah perbaikan upah minimum sektoral di kabupaten/kota tentunya,โ ucapnya.
Koster mengatakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut mengingat besarnya kontribusi sektor itu terhadap struktur perekonomian Bali.
Menurut beliau, tingkat upah pada sektor pariwisata perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha dan kondisi ekonomi daerah.
โKarena di Bali usaha paling banyak adalah pariwisata, maka sektor pariwisata ini upah minimumnya memang harus dievaluasi,โ katanya.
Namun, Koster menegaskan penyesuaian kebijakan pengupahan tidak boleh mengakibatkan UMKM maupun usaha berbasis ekonomi kerakyatan kehilangan kemampuan untuk bertahan dan menyerap tenaga kerja.
โNah, yang lain jangan sampai bikin berat. UMKM apa yang lain, atau usaha-usaha berbasis kerakyatan, jangan sampai memberatkan,โ ujar Koster.
Kajian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan formulasi upah minimum sektoral yang dinilai sesuai dengan karakteristik dunia usaha dan ketenagakerjaan di Bali.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ





