BALI tidak kekurangan aturan parkir. Yang masih menjadi persoalan ialah kepastian tentang apa sebenarnya yang diterima masyarakat setelah membayar.
Parkir seharusnya merupakan layanan. Pengguna membayar karena ada ruang yang sah, kendaraan ditata, transaksi tercatat, dan ada unsur pengawasan. Tetapi di sejumlah tempat, relasi itu terasa timpang: uang diminta di depan, sementara ketika helm hilang, kendaraan rusak, atau bahkan kendaraan lenyap, masyarakat kerap berhadapan dengan kalimat klasik: kehilangan bukan tanggung jawab petugas.
Lalu, untuk apa masyarakat membayar parkir?
Pertanyaan itu penting karena Bali bertumpu pada ekonomi rakyat. Data Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan jumlah UMKM mencapai 448.434 unit pada 2024. Pada transaksi Rp10.000-Rp25.000, parkir motor Rp2.000 setara tambahan pengeluaran sekitar 8-20 persen. Bagi warung, kios, laundry, pedagang pasar, atau usaha dengan transaksi cepat, biaya tersebut bukan selalu perkara receh.
Pemerintah karena itu tidak cukup hanya menetapkan tarif. Pemerintah wajib memastikan pungutan dilakukan di titik legal, oleh petugas sah, menggunakan karcis resmi, dan—yang lebih penting—memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Faktanya, jarak antara aturan dan praktik masih terbuka lebar. Sidak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar pada 26-27 Mei 2026 menemukan sedikitnya 15 juru parkir melakukan pelanggaran, mulai dari tidak mengenakan seragam hingga penggunaan karcis lama. Di Badung, Dishub pada 30 Juni 2026 bahkan menyatakan menemukan pungutan retribusi parkir ilegal saat penertiban di Kerobokan Kelod.
Persoalannya bukan hanya Rp2.000 atau Rp4.000.
Kanal pengaduan Pro Denpasar juga memuat laporan kendaraan parkir yang mengganggu akses pelaku usaha, menghalangi keluar-masuk toko, hingga mengambil ruang pejalan kaki. Parkir yang buruk akhirnya menghasilkan kerugian berlapis: masyarakat membayar, jalan terganggu, sementara pedagang berpotensi kehilangan kemudahan akses pelanggan.
Namun bagian paling janggal justru menyangkut tanggung jawab.
Mahkamah Agung dalam telaah putusan yang diterbitkan pada 2025 menjelaskan bahwa penggunaan layanan parkir dapat dikonstruksikan sebagai penitipan barang. Pengelola sebagai penerima titipan berkewajiban menjaga kendaraan dan mengembalikannya. MA juga menegaskan bahwa pengelola tidak dapat begitu saja mencantumkan klausula yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan.
Dasarnya terang. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
Bahkan dalam pembahasan yurisprudensi mengenai penitipan barang, Mahkamah Agung memasukkan benda bergerak seperti helm sebagai contoh objek yang dapat berada dalam hubungan penitipan.
Artinya, tulisan “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola” bukan mantra yang otomatis menghapus tanggung jawab hukum. Pertanggungjawaban konkret tentu bergantung pada siapa pengelolanya, sistem parkir, bukti transaksi, kondisi penitipan, dan fakta kehilangan. Tetapi masyarakat tidak seharusnya dipaksa menerima suatu sistem di mana kewajiban membayar dibuat sangat pasti, sedangkan pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian dibuat serba kabur.
Di sinilah cacat mendasar tata kelola parkir kita: uangnya pasti ditagih, tetapi standar pelayanannya belum tentu pasti.
Perparkiran pun bukan sektor kecil. Perumda BPS Denpasar mencatat pendapatan sekitar Rp32,75 miliar sepanjang 2025. Dengan nilai ekonomi sebesar itu, publik semestinya mendapat sistem yang mampu menjawab pertanyaan elementer: siapa petugasnya, mana titik legal, berapa tarifnya, ke mana uang disetor, apa layanan yang diterima, dan siapa bertanggung jawab ketika terjadi kehilangan.
Pemerintah kabupaten/kota di Bali perlu menerapkan prinsip no ticket, no payment, identitas jukir yang dapat diverifikasi, tarif terbuka, kanal pengaduan berbasis titik parkir, digitalisasi penerimaan, serta prosedur klaim kehilangan yang jelas. Kawasan UMKM juga layak menerapkan masa bebas biaya untuk aktivitas drop-off, pickup, atau transaksi sangat singkat.
Juru parkir resmi yang bekerja benar harus dilindungi. Tetapi sistem yang sigap menarik uang dan kemudian mencuci tangan ketika risiko muncul tidak layak disebut pelayanan.
Jika masyarakat diwajibkan membayar Rp2.000 untuk parkir, masyarakat berhak bertanya: apa yang kami dapatkan?
Pemerintah harus mampu menjawabnya. Bukan dengan karcis semata, melainkan dengan pelayanan, keamanan, dan tanggung jawab.
