Bali tak boleh terus menempatkan listrik sebagai urusan teknis yang baru terasa penting ketika lampu padam. Bagi pulau yang hidup dari pariwisata, jasa, bandara, hotel, rumah sakit, pusat data, dan transaksi digital, energi adalah urat nadi ekonomi. Karena itu, langkah Gubernur Bali Wayan Koster mendorong Bali Mandiri Energi layak didukung—dengan satu syarat: transisi harus memperkuat, bukan mengorbankan, keandalan pasokan.
Data menunjukkan urgensi itu. Pemerintah Provinsi Bali mencatat kebutuhan listrik Bali kini sekitar 1.300-1.400 megawatt. Sekitar 400 MW masih dipasok melalui interkoneksi kabel bawah laut dari Jawa. Artinya, porsi signifikan kebutuhan Bali masih bergantung pada pasokan eksternal. Ketergantungan sebesar itu bukan semata persoalan ekonomi energi. Ia adalah risiko strategis bagi daerah yang setiap hari mempertaruhkan reputasi sebagai destinasi dunia.
Bali pernah memperoleh pelajaran mahal. Pada 2 Mei 2025, gangguan kabel bawah laut Jawa-Bali membuat tegangan sistem turun hingga sejumlah pembangkit di Bali ikut keluar dari sistem. PLN baru memulihkan seluruh pasokan kurang dari 12 jam kemudian. Peristiwa itu menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Bali membutuhkan lapisan pengaman lebih banyak, bukan sekadar bergantung pada satu sumber atau satu jalur pasokan.
Di titik inilah kebijakan Koster menjadi relevan.
Bali memperoleh kuota pengembangan PLTS 1.000 MWp dari Program PLTS Nasional 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk pada 25 Agustus 2026.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menyiapkan sedikitnya 1.000 hektare lahan di Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. Koster juga memasukkan pembangunan pembangkit berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW dalam skenario menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih paling lambat 2030.
Ini bukan proyek kecil.
Jika dilaksanakan konsisten, Bali sedang mengubah arsitektur energinya: dari pulau yang bergantung pada pasokan luar menjadi wilayah yang memiliki kapasitas pembangkitan kuat di dalam pulau sendiri.
Namun istilah “mandiri” jangan disalahartikan sebagai memutus hubungan dengan sistem Jawa-Bali. Kemandirian energi bukan isolasi energi. Interkoneksi tetap diperlukan sebagai cadangan ketika pembangkit lokal mengalami gangguan, permintaan melonjak, atau produksi energi surya turun.
Yang harus dikurangi adalah ketergantungan berlebihan, bukan jaringan pengaman.
Karena itu, arah Koster menggabungkan PLTS dengan pembangkit gas dapat dibaca sebagai pilihan transisional yang pragmatis. PLTS menghasilkan listrik mengikuti ketersediaan sinar matahari. Kapasitas 1.000 MWp tidak berarti 1.000 MW tersedia selama 24 jam. Sistem memerlukan pembangkit fleksibel, penyimpanan energi, dan jaringan transmisi yang kuat.
RUPTL PLN 2025-2034 menggunakan logika serupa. Dari tambahan kapasitas pembangkit nasional sebesar 69,5 GW, sekitar 76 persen direncanakan berasal dari energi baru-terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Namun, dalam lima tahun pertama, pemerintah tetap merencanakan 9,2 GW pembangkit gas, berdampingan dengan 12,2 GW EBT dan 3 GW sistem penyimpanan energi.
Artinya, transisi yang sehat bukan mengganti satu sumber energi dengan sumber lain secara serampangan.
Ia membangun redundansi.
Pemerintah Bali dan PLN karena itu harus menetapkan tahapan yang terukur. PLTS harus dikembangkan bersama battery energy storage system. Jaringan transmisi mesti diperkuat.
Pembangkit gas ditempatkan sebagai kapasitas fleksibel selama penetrasi energi terbarukan meningkat. Infrastruktur pembangkit lama baru dikurangi setelah kapasitas penggantinya benar-benar beroperasi dan teruji.
Rumah sakit, Bandara Ngurah Rai, pelabuhan, instalasi air, telekomunikasi, pusat pemerintahan, serta kawasan pariwisata strategis harus pula memiliki lapisan pasokan listrik yang memadai.
RUPTL 2025-2034 sendiri merancang reserve margin sistem kelistrikan nasional setidaknya 34 persen pada 2034. Prinsip kecukupan cadangan semacam inilah yang harus menjadi pagar pengaman transisi Bali.
Koster juga sebaiknya membuka semacam dashboard transisi energi Bali kepada publik: berapa daya mampu sistem, beban puncak, cadangan daya, produksi PLTS, kapasitas baterai, besaran pasokan dari Jawa, serta kemajuan proyek setiap tahun.
Target 2030 akan memperoleh legitimasi jauh lebih kuat bila dapat diuji melalui angka, bukan hanya slogan.
Langkah Koster patut memperoleh dukungan karena ia membaca persoalan energi Bali sebagai persoalan kedaulatan pembangunan. Pulau dengan ekonomi yang begitu bergantung pada kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tidak semestinya terlalu rentan terhadap gangguan satu jalur pasokan.
Kesepakatan percepatan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan yang diteken Koster bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada 25 Agustus lalu menjadi modal penting untuk mengubah gagasan itu menjadi infrastruktur nyata.
Keberanian menetapkan target memang harus diikuti ketelitian rekayasa sistem.
Bali jangan dipaksa memilih antara energi bersih dan listrik yang andal. Bali harus mendapatkan keduanya.
Bila PLTS 1.000 MWp, pembangkit fleksibel, penyimpanan energi, jaringan transmisi, serta interkoneksi dibangun sebagai satu sistem yang saling menopang, target Bali Mandiri Energi 2030 bukan utopia. Ia dapat menjadi model bagaimana sebuah destinasi dunia beralih menuju energi bersih tanpa mempertaruhkan stabilitas ekonominya.
Koster telah memilih arah yang tepat. Tugas berikutnya adalah memastikan setiap megawatt baru membuat Bali bukan hanya lebih hijau, melainkan juga lebih tangguh menghadapi krisis.
Sebab kemandirian energi bukan ketika Bali berdiri sendirian.
Kemandirian tercapai ketika, apa pun gangguannya, Bali tetap menyala.
