๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Persoalan perlindungan hukum wartawan menjadi salah satu sorotan dalam Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Bali yang berlangsung di Gedung PWI Bali, Denpasar, 20-21 Agustus 2026.
Peserta OKK PWI Bali, I Nyoman Arta Wirawan, menilai maraknya sengketa pemberitaan yang berujung pada pelaporan wartawan ke aparat penegak hukum menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum bagi pekerja pers.
Menurut Arta, wartawan tidak cukup hanya memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab, sebuah karya jurnalistik dapat bersinggungan dengan hukum pidana, perdata, perlindungan data, hak cipta, maupun regulasi lainnya.
โWartawan harus diberikan edukasi dan pemahaman hukum. Perlindungan berdasarkan UU Pers sangat penting, tetapi wartawan juga harus memahami bahwa satu karya jurnalistik dapat bersinggungan dengan berbagai ketentuan hukum lainnya,โ kata Arta.
Dalam materi OKK, Emanuel D. Oja juga memaparkan konsep โrantai gerak karya jurnalistikโ, mulai dari proses memperoleh informasi, verifikasi, penulisan, publikasi, hingga konsekuensi yang mungkin muncul setelah berita diterbitkan.
Menurut Arta, pemahaman tersebut penting karena sengketa pemberitaan saat ini tidak selalu berhenti pada mekanisme hak jawab dan koreksi, tetapi dapat berkembang menjadi laporan pidana maupun gugatan perdata.
Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026. Putusan tersebut memperjelas makna perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers.
MK menegaskan, terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers harus ditempuh terlebih dahulu sebelum penggunaan instrumen pidana atau perdata.
Arta mengatakan literasi hukum wartawan semakin penting setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku pada 2 Januari 2026.
Meski demikian, menurut dia, perlindungan melalui UU Pers tidak dapat dimaknai bahwa wartawan kebal hukum.
โJangan sampai setiap laporan dianggap sebagai ancaman, tetapi jangan pula wartawan merasa kebal hukum karena bekerja berdasarkan UU Pers. Profesionalitas, verifikasi, akurasi, dan kepatuhan terhadap kode etik tetap menjadi fondasi,โ ujarnya.
Arta berharap pendidikan hukum menjadi bagian penguatan kompetensi wartawan, terutama menghadapi ekosistem media digital yang semakin kompleks.
โWartawan harus memahami hukum sejak sebelum berita ditulis. Dengan begitu, perlindungan hukum tidak hanya dicari ketika terjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari profesionalitas dalam setiap proses jurnalistik,โ pungkasnya.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
