๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bekerja maksimal dan melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026.
Arahan tersebut disampaikan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Menurut Koster, dukungan anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah dapat berjalan sesuai rencana.
“Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” kata Koster.
Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Bali memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak sekadar bekerja secara rutin, tetapi mencari terobosan baru yang mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” ujarnya.
Koster juga memotivasi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berlomba memberikan kinerja terbaik dan meninggalkan warisan atau legacy yang dapat dibanggakan.
“Tak hanya membanggakan OPD terkait, tapi juga Pemprov Bali,” ucapnya.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pada awal April 2026. Dalam pertemuan sebelumnya, Pemprov Bali menyepakati penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada setiap OPD penghasil.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa mengatakan, realisasi PAD Bali hingga 14 Agustus 2026 mencapai Rp 2,499 triliun atau 58,95 persen dari target induk sebesar Rp 4,239 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah sumber, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.
Dalam evaluasi tersebut, Koster memberikan perhatian khusus kepada OPD dan unit penghasil pendapatan, antara lain Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinas Kesehatan, serta sejumlah rumah sakit milik Pemprov Bali.
Rumah sakit yang menjadi perhatian antara lain RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Koster meminta layanan pemerintah yang berpotensi dikembangkan secara komersial dikelola lebih profesional dengan mengadopsi pola pengelolaan sektor swasta.
Khusus kepada Bapenda, Koster meminta pola jemput bola terhadap wajib pajak diperkuat, terutama untuk mengejar penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera memenuhi kewajibannya.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ





