𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Dalam perubahan postur anggaran tersebut, belanja daerah Kabupaten Badung meningkat menjadi sekitar Rp13,09 triliun. Dari jumlah itu, porsi belanja untuk sektor infrastruktur mencapai 59,80 persen.
Kesepakatan itu menjadi salah satu hasil pembahasan Banggar DPRD Badung bersama TAPD dalam rangkaian Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (13/8/2026).
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut terlebih dahulu dibahas dalam rapat kerja Banggar DPRD Badung bersama TAPD di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Badung.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dengan didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, serta Wakil Ketua III I Made Sunarta.
Sementara dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba bersama jajaran TAPD.
Perubahan KUA-PPAS menjadi acuan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
Dalam postur anggaran yang telah dibahas tersebut, peningkatan belanja daerah menjadi sekitar Rp13,09 triliun menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan pembiayaan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Porsi belanja infrastruktur yang mencapai 59,80 persen juga menjadi bagian penting dalam komposisi anggaran perubahan. Alokasi tersebut diarahkan untuk menopang berbagai kebutuhan pembangunan daerah sesuai prioritas yang telah dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.
Kesepakatan Banggar DPRD Badung dan TAPD selanjutnya menjadi dasar bagi tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 sesuai mekanisme penganggaran daerah.
Melalui pembahasan bersama tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap menyesuaikan kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta program prioritas yang akan dilaksanakan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼
