Pembatasan akses OSS terhadap 18 bidang usaha bagi penanaman modal asing patut didukung. Namun, tanpa audit izin lama, penelusuran pemilik manfaat, dan pengawasan lapangan, kebijakan tersebut hanya akan menjadi pagar administratif yang mudah dilompati.
Pemerintah Provinsi Bali akhirnya menarik garis yang selama ini terlalu samar: investasi asing tidak boleh memasuki seluruh ruang ekonomi tanpa batas. Akses sistem Online Single Submission bagi penanaman modal asing pada 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha berisiko rendah dan menengah rendah telah ditutup untuk permohonan baru.
Bidang usaha yang dibatasi mencakup hotel dengan luas bangunan tertentu, real estat, penyewaan mobil dan sepeda motor, perdagangan pakaian dan tekstil, perdagangan makanan, kafe, penjahitan, pusat kebugaran, promotor olahraga, serta jasa konsultansi. Sebagian besar sektor itu bersentuhan langsung dengan usaha yang secara tradisional menjadi ruang hidup pelaku usaha lokal.
Keputusan ini layak dipandang sebagai koreksi atas liberalisasi perizinan yang terlalu lama menganggap semua investasi pasti membawa manfaat. Dalam praktiknya, kemudahan perizinan berbasis risiko justru dapat berubah menjadi jalan bebas hambatan bagi modal asing untuk memasuki bisnis berskala kecil, bermodal relatif terbatas, dan tidak membutuhkan teknologi tinggi.
Persaingan kemudian berlangsung di atas lapangan yang timpang. Pelaku lokal menjalankan usaha dengan modal keluarga, tabungan pribadi, atau kredit perbankan. Di sisi lain, perusahaan asing dapat mengandalkan jaringan pemasaran internasional, teknologi digital, akses pendanaan, penguasaan bahasa, serta kemampuan menargetkan konsumen global melalui platform daring.
Saat perusahaan asing membuka usaha penyewaan sepeda motor, toko pakaian, kafe, pusat kebugaran, jasa konsultansi, atau penginapan kecil, persoalannya bukan semata-mata siapa pemilik usahanya. Persoalannya adalah apakah struktur investasi tersebut menghasilkan nilai tambah yang sebanding dengan ruang ekonomi yang dikuasainya.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi menunjukkan gejala yang patut dicermati. Sebanyak 47,55 persen proyek PMA nasional tercatat berada di Bali, tetapi kontribusinya hanya sekitar 1,64 persen terhadap nilai realisasi investasi PMA nasional. Secara kasar, proporsi tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata proyek PMA di Bali jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata proyek PMA secara nasional.
Anomali itu menyampaikan pesan yang jelas. Bali tidak kekurangan proyek investasi, tetapi menghadapi persoalan mutu investasi. Pulau ini berpotensi dibanjiri ribuan badan usaha asing bernilai kecil yang masuk ke sektor perdagangan, jasa, penyewaan, akomodasi, dan gaya hidup, bukan investasi produktif yang membawa teknologi, meningkatkan kapasitas industri, memperluas ekspor, atau menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Pada 2025, realisasi investasi di Bali mencapai sekitar Rp42,8 triliun. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat investor, tetapi besarnya nilai investasi agregat tidak boleh menutup mata pemerintah terhadap struktur, distribusi, dan dampaknya. Investasi yang bertumpuk di kawasan tertentu dan menguasai usaha masyarakat dapat memperbesar ketimpangan meskipun secara statistik terlihat mengesankan.
Karena itu, pembatasan 18 KBLI bukanlah sikap anti-asing ataupun anti-investasi. Kebijakan tersebut justru menegaskan bahwa investasi harus dinilai berdasarkan kualitas, kepatuhan, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, kontribusi pajak, keberlanjutan lingkungan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Label โinvestorโ tidak boleh menjadi jubah kebal yang menutup pertanyaan mengenai asal modal, realisasi investasi, kesesuaian kegiatan usaha, atau kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memang dirancang untuk menyederhanakan perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko. Untuk kegiatan berisiko rendah, Nomor Induk Berusaha menjadi instrumen legalitas utama. Sementara itu, kegiatan berisiko menengah memerlukan NIB dan sertifikat standar sesuai tingkat risikonya.
Sistem tersebut dibangun atas asumsi bahwa data yang dimasukkan pelaku usaha benar dan pengawasan setelah izin terbit berjalan efektif. Di sinilah letak kerawanannya. Ketika verifikasi lapangan lemah, kemudahan administrasi dapat berubah menjadi celah penyalahgunaan.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 juga menempatkan PMA sebagai usaha besar. Secara umum, total investasi PMA harus lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan untuk setiap KBLI lima digit per lokasi proyek. Untuk perseroan terbatas PMA, ketentuan modal ditempatkan dan disetor juga harus dipenuhi sesuai regulasi.
Artinya, persoalan utama bukan ketiadaan aturan. Masalahnya adalah jurang antara angka yang dicantumkan dalam sistem dan kenyataan di lapangan.
Sebuah perusahaan dapat mendeklarasikan rencana investasi besar, tetapi kegiatan faktualnya hanya berupa beberapa unit sepeda motor sewaan, sebuah kafe kecil, vila, toko pakaian, atau jasa konsultansi tanpa kantor dan pekerja yang jelas. Kantor virtual dapat dipakai sebagai alamat administratif, sementara aktivitas usaha sesungguhnya tersebar dan sulit diawasi.
Karena itu, menutup pintu bagi permohonan baru belum cukup. Pemerintah harus memeriksa perusahaan yang telah lebih dahulu memperoleh izin pada 18 KBLI tersebut.
Jika izin lama dibiarkan tanpa evaluasi, kebijakan ini hanya membatasi pendatang baru sambil memberikan keuntungan kepada pemain yang telah berada di dalam pasar. Keadaan itu justru dapat menciptakan oligopoli baru dan ketidakadilan antarpelaku usaha.
Audit harus dilakukan dengan menyandingkan data OSS, Laporan Kegiatan Penanaman Modal, bukti modal disetor, laporan perpajakan, data tenaga kerja, perizinan bangunan, kesesuaian tata ruang, kepemilikan atau penguasaan lokasi, serta fakta kegiatan komersial di lapangan.
Pemeriksaan juga harus menembus kepemilikan formal perusahaan. Nama pemegang saham dalam akta belum tentu menggambarkan pihak yang sebenarnya mengendalikan usaha. Praktik menggunakan nama warga Indonesia sebagai pemegang saham atau pengurus formal dapat menyamarkan pemilik manfaat sesungguhnya.
Pemerintah perlu menelusuri sumber modal, pengendali rekening, penerima keuntungan, pihak yang menandatangani kontrak, hingga orang yang mengambil keputusan bisnis. Tanpa penelusuran pemilik manfaat, penertiban berpotensi hanya menyentuh permukaan.
Pemprov Bali dan Kementerian Investasi sebelumnya telah mengakui adanya ketidaksesuaian antara izin dalam OSS dan kondisi faktual di lapangan, termasuk masuknya usaha asing ke bisnis penyewaan kendaraan dan penginapan yang bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan.
Pemerintah kabupaten dan kota tidak boleh sekadar menjadi penonton. Mereka memegang data lokasi, bangunan, tata ruang, pajak daerah, ketenagakerjaan, serta aktivitas usaha sehari-hari. Tanpa keterlibatan pemerintah daerah, pengawasan hanya akan bergantung pada dokumen administratif yang dapat dimanipulasi.
Diperlukan satuan tugas terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Kementerian Investasi, imigrasi, perpajakan, kepolisian, kejaksaan, serta otoritas pertanahan dan tata ruang. Satuan tugas tersebut tidak boleh hanya bekerja setelah sebuah kasus viral di media sosial.
Pengawasan harus dilakukan secara berkala, berbasis risiko, dan didukung pertukaran data antarlembaga. Perusahaan dengan investasi yang tidak sebanding dengan kegiatan usahanya, menggunakan kantor virtual, terlambat menyampaikan LKPM, atau mempunyai banyak KBLI tanpa aktivitas jelas harus ditempatkan sebagai prioritas pemeriksaan.
Hasil pengawasan juga perlu dibuka kepada publik. Pemerintah setidaknya harus mengumumkan jumlah perusahaan yang diperiksa, jenis pelanggaran yang ditemukan, nilai investasi yang tidak direalisasikan, jumlah izin yang dibekukan, serta tindak lanjut yang dijatuhkan.
Transparansi akan mencegah kebijakan berubah menjadi alat tawar-menawar birokrasi. Tanpa keterbukaan, penertiban rawan berlangsung selektif: keras kepada pelaku kecil, tetapi lunak terhadap perusahaan yang mempunyai jaringan kekuasaan dan modal besar.
Pada saat yang sama, kebijakan ini tidak boleh melahirkan sentimen anti-orang asing. Persoalan yang dihadapi Bali bukan berasal dari kewarganegaraan seseorang, melainkan dari praktik usaha yang melanggar hukum, memanipulasi izin, menciptakan persaingan tidak sehat, atau mengambil ruang ekonomi masyarakat tanpa manfaat yang sebanding.
Bali tetap membutuhkan investasi asing. Namun, modal asing seharusnya diarahkan menuju sektor yang belum mampu dikembangkan sepenuhnya oleh modal lokal: teknologi pengolahan sampah, energi bersih, transportasi publik, pengolahan hasil pertanian, industri kreatif berorientasi ekspor, infrastruktur digital, konservasi lingkungan, dan industri bernilai tambah tinggi.
Investor asing juga perlu didorong bermitra secara nyata dengan koperasi dan UMKM, bukan menjadikan pelaku lokal sekadar nama dalam akta, peminjam izin, pemilik tanah pasif, atau tenaga kerja murah.
Kemitraan harus dapat diukur melalui kepemilikan yang transparan, transfer teknologi, peningkatan keterampilan, akses pasar, pembelian produk lokal, dan pembagian manfaat yang adil.
Pembatasan 18 KBLI merupakan langkah awal yang tepat. Namun, ukuran keberhasilannya bukan jumlah menu yang diblokir dalam sistem OSS.
Keberhasilan harus diukur dari berapa izin bermasalah yang ditertibkan, berapa perusahaan fiktif yang ditutup, berapa modal yang benar-benar direalisasikan, berapa praktik kepemilikan semu yang dibongkar, dan seberapa besar ruang usaha masyarakat Bali dapat dipertahankan.
Bali tidak boleh menjadi etalase murah bagi modal asing yang hanya ingin menikmati pasar, tanah, dan citra pariwisatanya. Pulau ini harus tetap terbuka bagi investasi, tetapi keterbukaan tanpa kendali hanya akan mengubah keramahan menjadi kelemahan.
Pagar terhadap investasi tidak dibangun dari kebencian, melainkan dari hukum yang tegas, data yang terbuka, pengawasan yang konsisten, dan keberanian menindak siapa pun yang berusaha membeli Bali sedikit demi sedikit melalui celah administrasi.
