Kerja sama regional Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan satu hal penting: pembangunan tidak selalu harus menunggu komando dari pusat. Daerah dapat mengambil inisiatif, membangun kesepahaman, dan merumuskan kepentingan bersama berdasarkan kedekatan geografis, sejarah, serta kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks itulah langkah Gubernur Bali Wayan Koster layak diapresiasi. Pertemuan awal Bali–NTB–NTT di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada 3 November 2025 menjadi titik penting dalam membangun kembali spirit Sunda Kecil melalui pola yang lebih modern. Bukan menghidupkan kembali struktur administratif lama, melainkan menciptakan kerja sama regional yang relevan dengan tantangan zaman.
Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan di Mandalika, NTB, pada 25 November 2025 dan di The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, pada 28 Januari 2026. Dari rangkaian itu terlihat bahwa gagasan yang dimulai di Bali tidak berhenti sebagai percakapan politik. Ia bergerak menuju kesepakatan dan kerja sama teknis dalam bidang energi bersih, konektivitas, pariwisata, perdagangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Koster patut dilihat sebagai salah satu penggerak utama regionalisme baru ini. Selama ini, Bali lebih sering ditempatkan sebagai destinasi tunggal dan pusat pertumbuhan pariwisata. Melalui kerja sama Bali–NTB–NTT, posisi Bali diarahkan menjadi penghubung yang membuka akses pasar, investasi, pengetahuan, dan jaringan internasional bagi kawasan yang lebih luas.
Cara pandang tersebut penting. Bali tidak mungkin tumbuh sendirian di tengah kawasan yang saling terhubung. Persoalan energi, pangan, transportasi, lingkungan, dan pariwisata tidak lagi mengenal batas administratif. Gangguan distribusi di NTB dapat berdampak pada Bali. Keterbatasan konektivitas di NTT dapat menghambat pembentukan satu kawasan ekonomi yang kompetitif. Sebaliknya, kekuatan Bali dalam jasa dan pariwisata dapat memberi nilai tambah bagi potensi produksi dan destinasi di NTB dan NTT.
Kerja sama ini juga relevan untuk menjawab kesenjangan pembangunan manusia. IPM Bali pada 2025 mencapai 79,37, NTB 73,97, sedangkan NTT 69,89. Berdasarkan klasifikasi BPS, Bali dan NTB berada dalam kategori tinggi, sementara NTT masih berada dalam kategori sedang.
Data tersebut tidak seharusnya digunakan untuk membangun hierarki antardaerah. Justru, perbedaan itu menegaskan perlunya transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan pendidikan vokasi, dan pembentukan rantai ekonomi yang lebih setara.
Dalam hal ini, arah yang ditawarkan Koster cukup jelas. Bali dapat berperan sebagai pusat promosi, jasa, pendidikan kepariwisataan, industri kreatif, dan akses pasar global. NTB memiliki kekuatan pada pertanian, peternakan, kelautan, wisata olahraga, dan energi. NTT memiliki potensi besar dalam peternakan, perikanan, pertanian lahan kering, pariwisata alam-budaya, serta energi surya dan angin.
Jika dirancang dengan tepat, ketiga wilayah ini bukan pesaing, melainkan mitra yang saling melengkapi.
Agenda energi bersih menjadi contoh paling strategis. Gagasan membangun jaringan energi terbarukan Bali–NTB–NTT dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi kawasan. Bali membutuhkan pasokan energi bersih untuk menopang pertumbuhan, sedangkan NTB dan NTT memiliki potensi energi terbarukan yang besar.
Namun, inisiatif ini tetap harus dilaksanakan secara adil. NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi energi, sementara keuntungan dan pekerjaan bernilai tinggi terkonsentrasi di tempat lain. Justru di sinilah kepemimpinan regional diperlukan: memastikan manfaat ekonomi, transfer teknologi, lapangan kerja, dan akses energi dibagi secara proporsional.
Konektivitas juga menjadi agenda yang tidak kalah penting. Jalur laut dan udara antara Bali, NTB, dan NTT harus mampu mendukung pariwisata sekaligus perdagangan rakyat. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari bertambahnya wisatawan, tetapi juga dari turunnya biaya pengiriman hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk UMKM.
Koster tampaknya memahami bahwa masa depan Bali tidak hanya bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Masa depan Bali juga ditentukan oleh kekuatan kawasan sekitarnya. Semakin kuat NTB dan NTT, semakin besar pula peluang membentuk satu ekosistem ekonomi regional yang stabil dan berdaya saing.
Dari sisi kelembagaan, Bali, NTB, dan NTT sebenarnya telah tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama yang memiliki Sekretariat Bersama. Karena itu, kerja sama khusus tiga provinsi sebaiknya tidak menambah birokrasi baru yang tidak diperlukan.
Yang dibutuhkan adalah mekanisme pelaksanaan yang ramping, target yang terukur, dan pembagian tugas yang jelas. Apabila agenda dapat dijalankan melalui MPU, gunakan forum yang telah tersedia. Namun, untuk program yang sangat spesifik—seperti jaringan energi antarpulau, integrasi transportasi, dan paket investasi regional—mekanisme khusus tetap dapat dibentuk secara terbatas dan efektif.
Inisiatif Koster juga mengandung pesan politik yang kuat. Tiga gubernur berasal dari latar kepartaian berbeda dan memimpin masyarakat dengan karakter agama serta budaya yang berlainan. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama.
Di tengah politik yang sering mempertajam sekat, Koster menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah dapat bergerak melampaui kepentingan partai. Kompetisi politik tetap berjalan, tetapi urusan kesejahteraan rakyat menuntut kolaborasi.
Sunda Kecil tidak perlu kembali sebagai satu wilayah administratif. Namun, semangatnya dapat hidup kembali dalam bentuk yang lebih relevan: energi bersih, konektivitas, pertukaran pengetahuan, perdagangan yang saling menguntungkan, dan pembangunan yang lebih merata.
Koster telah membuka jalan. Kini, tantangannya adalah memastikan jalan itu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, NTB, dan NTT. (AA)
