𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menerima kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johannes Victor Mailangkay, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7/2026). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan antara kedua provinsi.
Kunjungan Wagub Mailangkay bersama jajaran Pemprov Sulut bertujuan mempelajari tata kelola pariwisata Bali yang dinilai sukses. Pengalaman Bali menjadi referensi penting bagi Sulawesi Utara yang tengah mengakselerasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang.
“Kami datang untuk menimba pengalaman dari Bali. Pengalaman Bapak Giri Prasta memimpin Badung hingga meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan menjadi inspirasi bagi kami,” ujar Mailangkay.
Pemerintah pusat telah mendukung pengembangan KEK Likupang melalui pembangunan Politeknik Pariwisata. Sulawesi Utara juga mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok dan Korea Selatan, berkat penerbangan langsung dari Manado.
Pemprov Sulut berharap kerja sama mencakup pengelolaan kawasan wisata, pelestarian tradisi, hingga penguatan regulasi kepariwisataan.
Wagub Giri Prasta menyambut baik inisiatif tersebut. “Bali dan Sulawesi Utara bisa menjalin kerja sama yang apik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ada skema yang baik, saya harap segera disepakati,” katanya.
Giri Prasta menekankan, arah pembangunan pariwisata harus bergeser dari mengejar jumlah kunjungan ke peningkatan kualitas destinasi. Ia mendorong pengembangan desa wisata sebagai kekuatan pariwisata.
“Wisatawan kini mencari pengalaman autentik. Desa wisata bisa menjadi pusat aktivitas. Contohnya Desa Kutuh di Badung yang mengelola Pantai Pandawa, dulu desa miskin, kini maju berkat pengelolaan wisata profesional,” jelas mantan Bupati Badung dua periode itu.
Keberhasilan Desa Kutuh, menurutnya, berkat soliditas koordinasi masyarakat dalam mengelola potensi desa. Ia berharap pengalaman ini menjadi referensi bagi Sulut mengembangkan Likupang berbasis desa wisata.
Giri Prasta juga menyinggung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang memberi ruang lebih luas bagi pengembangan sektor MICE untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata.
Pertemuan ini menjadi langkah awal terbentuknya kerja sama strategis kedua provinsi dalam membangun pariwisata berkualitas yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (AA)





