Ada cara pandang yang kerap muncul setiap kali Pesta Kesenian Bali dibuka tanpa kehadiran Presiden Republik Indonesia: seolah-olah absennya kepala negara adalah tanda renggangnya hubungan pusat dan Bali. Cara baca semacam itu tampak menggoda secara politik, tetapi rapuh secara sejarah.
Sebab, jika sejarah Pesta Kesenian Bali dibuka kembali, satu hal segera terlihat: PKB tidak pernah lahir sebagai panggung yang martabatnya ditentukan oleh siapa pejabat tertinggi yang memukul gong. PKB lahir dari kegelisahan kebudayaan. Dari Bali. Dari seniman. Dari desa adat, banjar, sanggar, sekaa, maestro, perajin, dan masyarakat yang menjaga napas kebudayaan Bali dari generasi ke generasi.
Pesta Kesenian Bali pertama kali digelar pada 1979. Penggagasnya adalah Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali ketika itu, seorang intelektual kebudayaan yang memahami bahwa Bali tidak cukup hanya dijaga sebagai daerah tujuan wisata. Bali harus dijaga sebagai peradaban. Pada edisi pertama itu, PKB dibuka langsung oleh Ida Bagus Mantra sendiri, bukan oleh Presiden.
Fakta ini penting. Dari awal, legitimasi PKB tidak datang dari Jakarta. Ia tumbuh dari prakarsa lokal Bali. Dari kebutuhan untuk memberi ruang kepada seni tradisi, memberi panggung kepada penciptaan baru, sekaligus menjaga kebudayaan agar tidak larut menjadi sekadar komoditas pariwisata.
Bahkan pada masa Orde Baru—sebuah era yang dikenal sangat sentralistik—Presiden Soeharto tidak selalu hadir membuka PKB. Catatan sejarah menunjukkan, sepanjang 1979 hingga 1998, PKB digelar 20 kali. Dari 20 penyelenggaraan itu, Presiden Soeharto tercatat membuka PKB hanya dua kali: PKB IX tahun 1987 dan PKB XVII tahun 1995.
Artinya, hanya sekitar 10 persen pembukaan PKB era Orde Baru yang dilakukan langsung oleh Presiden. Sisanya, sekitar 90 persen, dibuka oleh pejabat negara lain: wakil presiden, menteri, menko, mensesneg, Ibu Negara, bahkan gubernur. Ada tahun ketika PKB dibuka Menko Kesra. Ada tahun ketika dibuka Mendikbud. Ada pula tahun ketika dibuka Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma, Soedharmono, dan Try Sutrisno. Tahun 1997 dibuka Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Joop Ave. Tahun 1998, di ujung kekuasaan Orde Baru, PKB dibuka Mensesneg Moerdiono.
Dengan data itu, sulit mempertahankan argumentasi bahwa PKB baru dianggap “penting” jika Presiden hadir. Sejarah justru berkata sebaliknya: PKB tetap hidup, tumbuh, dan menjadi ikon kebudayaan Bali meskipun Presiden lebih sering tidak hadir membuka acara.
Di sinilah perdebatan soal hadir atau tidaknya Presiden perlu diletakkan secara proporsional. Kehadiran Presiden tentu memiliki nilai simbolik. Tetapi simbol bukan satu-satunya ukuran. Dalam kebudayaan, yang lebih penting bukan siapa yang duduk di kursi kehormatan, melainkan siapa yang diberi ruang untuk tampil, bertumbuh, dan mewariskan pengetahuan.
Antropolog Prancis Michel Picard pernah menulis bahwa “Culture is Bali’s defining feature”—budaya adalah ciri penentu Bali. Kalimat itu sederhana, tetapi tajam. Bali dikenal dunia bukan semata karena pantainya, hotelnya, atau angka kunjungan wisatawannya. Bali dikenal karena kebudayaannya: agama, adat, seni, ritus, arsitektur, suara gamelan, gerak tari, bahasa, aksara, dan cara hidup komunal yang menyatu dalam keseharian masyarakat.
Picard juga menunjukkan bahwa kebudayaan Bali selalu berada dalam tegangan: sebagai warisan yang harus dijaga dan sebagai modal yang terus ditarik ke dalam industri pariwisata. Di titik inilah PKB menjadi penting. Ia bukan hanya festival. Ia adalah ruang negosiasi antara sakral dan profan, tradisi dan inovasi, lokalitas dan panggung global, idealisme kebudayaan dan kebutuhan ekonomi.
Sejarawan I Nyoman Wijaya, dalam kajiannya tentang relasi kuasa dalam pengelolaan pariwisata Bali, juga membaca PKB bukan sebagai ruang yang netral. PKB adalah arena tempat negara, elite lokal, seniman, pariwisata, dan masyarakat bertemu. Ada kepentingan, ada kurasi, ada politik representasi, tetapi juga ada daya hidup masyarakat Bali yang terus mengolah perubahan menjadi bentuk-bentuk seni baru.
Dengan kata lain, PKB memang tidak pernah steril dari politik. Tetapi politik terbesar dalam PKB bukan semata urusan siapa yang membuka acara. Politik terbesar dalam PKB adalah bagaimana kebudayaan Bali tetap menjadi subjek, bukan objek. Bagaimana seniman tidak hanya dijadikan latar seremoni, tetapi menjadi pusat perayaan. Bagaimana desa adat, sanggar, sekaa, dan generasi muda tidak hanya tampil, tetapi juga mendapat ruang pembinaan, regenerasi, dan penghargaan.
Karena itu, membaca absennya Presiden sebagai tanda “pemerintah pusat absen” adalah penyederhanaan yang berlebihan. Negara tidak hanya hadir melalui satu orang. Negara bisa hadir melalui kebijakan, anggaran, kurasi nasional, dukungan kementerian, pengakuan event, dan kehadiran pejabat pusat lain. Dalam sejarah PKB, kehadiran negara memang sering mengambil banyak bentuk.
PKB 2021 memberi contoh menarik. Saat pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo membuka PKB ke-43 secara virtual dari Istana Kepresidenan. Tetapi yang ia tekankan bukan keagungan protokoler, melainkan daya hidup masyarakat Bali. Jokowi menyebut kreativitas dan produktivitas masyarakat Bali tetap tumbuh meski berada dalam tekanan pandemi. Bahkan ketika Presiden hadir, substansi yang disorot tetap sama: seniman, kreativitas, dan ketahanan kebudayaan Bali.
Pada PKB XLVIII Tahun 2026, pembukaan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Ini bukan anomali sejarah. Justru selaras dengan akar PKB yang sejak awal digagas dan dilahirkan dari kepemimpinan kebudayaan Bali sendiri. Negara tetap hadir melalui pejabat pusat, termasuk unsur Kementerian Pariwisata. PKB 2026 juga masuk dalam Karisma Event Nusantara, sebuah kurasi nasional yang menempatkan event daerah sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi lokal.
Skalanya pun tidak kecil. PKB 2026 melibatkan puluhan ribu seniman. Data pelaksanaan menyebut sekitar 23.936 seniman terlibat, dengan partisipasi ratusan sekaa, sanggar, dan yayasan seni. Ada 10 kategori kegiatan utama: Peed Aya, Rekasadana, Kandarupa, Utsawa, Wimbakara, Kriya Loka, Widyatula, Adi Sewaka Nugraha, Jantra Tradisi Bali, dan Bali World Culture Celebration. Selain itu, ruang ekonomi juga dibuka melalui pelibatan IKM dan UMKM kerajinan lokal.
Di titik ini, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi “mengapa Presiden tidak hadir?”, melainkan: apakah PKB dikelola dengan baik? Apakah seniman mendapat panggung yang layak? Apakah tema festival benar-benar tercermin dalam karya yang ditampilkan? Apakah UMKM dan perajin mendapat manfaat? Apakah anak muda Bali ikut masuk dalam arus regenerasi kebudayaan? Apakah PKB masih menjadi ruang hidup budaya, bukan sekadar kalender acara tahunan?
Gubernur Wayan Koster sendiri menekankan bahwa PKB harus dikelola profesional, berkualitas, tertib, aman, nyaman, dan terintegrasi. Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara tema dan pertunjukan. Dalam konteks tata kelola kebudayaan, penekanan semacam ini lebih penting daripada sekadar memperdebatkan kursi protokoler.
Sejarah Bali mengajarkan satu hal: kebudayaan tidak bertahan karena seremoni. Kebudayaan bertahan karena dipraktikkan. Karena diwariskan. Karena diberi ruang untuk hidup. Karena masyarakatnya tetap percaya bahwa seni bukan hiburan kosong, melainkan bahasa peradaban.
PKB adalah salah satu ruang itu. Ia memang bisa dibuka oleh Presiden, wakil presiden, menteri, atau gubernur. Tetapi siapa pun yang membuka, pusat gravitasinya tetap sama: manusia Bali dan kebudayaannya.
Maka, memperdebatkan absennya Presiden dalam pembukaan PKB boleh saja sebagai catatan simbolik. Namun menjadikannya ukuran utama hubungan pusat dan daerah, apalagi ukuran martabat PKB, adalah pembacaan yang terlalu sempit. Sejak 1979, PKB telah membuktikan bahwa ia lebih besar daripada panggung protokoler. Ia adalah panggung kebudayaan rakyat Bali.
Dan panggung itu tidak pernah menunggu restu Jakarta untuk hidup.
