Ada yang terasa janggal dalam hubungan politik Bali hari ini. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Bali sedang membawa banyak agenda besar yang sebagian kuncinya tidak sepenuhnya berada di Renon, tetapi di Jakarta. Mulai dari pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, pelabuhan, pariwisata, pungutan wisatawan asing, tata ruang, perlindungan adat, hingga proyek strategis seperti Tol Gilimanuk–Mengwi dan Shortcut Singaraja–Mengwitani.
Namun di sisi lain, sebagian anggota DPD RI asal Bali justru lebih sering tampak hadir dalam ruang publik sebagai pengkritik kebijakan Pemprov Bali. Kritik tentu sah. Bahkan perlu. Tetapi ketika kritik lebih terlihat daripada kerja kolektif memperjuangkan Bali di tingkat pusat, maka muncul pertanyaan yang wajar: apakah para senator Bali sedang memperkuat posisi Bali di Jakarta, atau justru ikut menambah kegaduhan politik di daerah?
Pertanyaan ini penting karena DPD RI bukan DPRD. DPD RI adalah lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional. Fungsi kelembagaannya mencakup legislasi, pengawasan, dan pertimbangan anggaran dalam kerangka representasi daerah, khususnya untuk isu otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain, ruang utama DPD RI bukan sekadar mengomentari kebijakan daerah, melainkan membawa persoalan daerah ke meja kekuasaan nasional.
Bali memiliki empat anggota DPD RI periode 2024–2029: Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dan I Komang Merta Jiwa. Keempatnya datang dengan mandat elektoral yang tidak kecil. Rai Mantra memperoleh 494.698 suara, Arya Wedakarna 378.300 suara, Ni Luh Djelantik 377.152 suara, dan Komang Merta Jiwa 363.440 suara.
Dengan mandat sebesar itu, publik Bali berhak berharap lebih. Bukan hanya berharap mereka rajin turun reses. Bukan hanya berharap mereka hadir dalam isu viral. Bukan hanya berharap mereka bersuara keras ketika ada kebijakan Pemprov Bali yang diperdebatkan. Publik berhak berharap mereka menjadi kekuatan politik Bali di Senayan.
Di sinilah kritik Gubernur Bali Wayan Koster menemukan konteksnya. Koster pernah menyentil anggota DPR dan DPD RI asal Bali agar tidak hanya “ngudek-ngudek” di Bali, tetapi memperjuangkan kepentingan Bali di Jakarta. Pernyataan itu keras, tetapi substansinya tidak bisa diabaikan. Banyak persoalan Bali memang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Ada kementerian, lembaga pusat, APBN, regulasi nasional, dan kewenangan lintas sektor yang harus ditembus.
Masalah sampah, misalnya. Bali tidak mungkin dibiarkan menanggung persoalan sampah hanya sebagai urusan lokal. Sampah di Bali terkait langsung dengan pariwisata nasional, citra Indonesia, lingkungan, kesehatan publik, investasi teknologi, hingga dukungan pembiayaan pusat. Ketika anggota DPD RI mengkritik Pemprov Bali soal sampah, kritik itu sah. Ni Luh Djelantik, misalnya, pernah menyentil Pemprov Bali yang dinilai baru bergerak setelah persoalan sampah disorot Presiden Prabowo Subianto.
Namun setelah kritik itu disampaikan, pertanyaan berikutnya menjadi lebih penting: apa tindak lanjutnya di pusat? Apakah isu sampah Bali dibawa secara resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup? Apakah DPD RI mendorong skema pendanaan nasional untuk TPS3R, PSEL, atau teknologi pengolahan sampah kawasan wisata? Apakah ada rekomendasi kelembagaan DPD RI yang secara khusus mendesak pusat membantu Bali? Apakah ada tekanan politik agar Bali tidak dibiarkan sendirian menyelesaikan krisis ekologis yang sebagian bebannya juga lahir dari pariwisata nasional?
Kritik tanpa tindak lanjut pusat hanya akan menjadi suara. Sementara Bali membutuhkan kerja.
Hal yang sama berlaku untuk Tol Gilimanuk–Mengwi. Proyek ini bukan proyek Pemprov Bali semata. Ia terkait Pemerintah Pusat, Kementerian PU, BPJT, skema KPBU, trase, penetapan lokasi, pembiayaan, investor, hingga dukungan konstruksi. Dalam proyek serumit ini, anggota DPD RI asal Bali seharusnya bisa menjadi penghubung antara keresahan masyarakat terdampak, kebutuhan Pemprov Bali, dan proses teknokratis di Jakarta.
Tetapi yang lebih sering muncul ke permukaan justru polemik lokal. Padahal, jika ada ruang di mana para senator Bali seharusnya paling keras bersuara, ruang itu bukan hanya media sosial Bali, melainkan rapat-rapat di Senayan, kementerian, dan lembaga pusat.
Tentu tidak adil bila semua anggota DPD RI asal Bali dianggap diam. Rai Mantra, misalnya, memiliki catatan advokasi di Komite III DPD RI, terutama terkait pendidikan, keagamaan, pariwisata, budaya, PPG Agama Hindu, dan bantuan pendidikan. Ia juga disebut mendorong percepatan PPG Agama Hindu di Bali yang memiliki antrean panjang peserta.
Komang Merta Jiwa sejak awal juga menyatakan fokus memperjuangkan program bedah rumah dan isu warga miskin, sebuah agenda yang relevan bagi Bali yang kerap terlihat makmur dari luar tetapi masih menyimpan kantong-kantong kemiskinan di desa dan wilayah pinggiran.
Artinya, problemnya bukan tidak ada kerja sama sekali. Problemnya adalah kerja itu belum tampak sebagai agenda kolektif. Bali memiliki empat senator, tetapi belum terlihat kuat memiliki satu “barisan Bali” di Senayan.
Inilah persoalan utamanya. Bali membutuhkan kaukus politik yang menyatukan anggota DPD RI asal Bali, anggota DPR RI dapil Bali, Pemprov Bali, DPRD Bali, dan pemerintah kabupaten/kota. Bukan untuk menghilangkan kritik. Bukan untuk membuat semua orang tunduk kepada gubernur. Tetapi untuk memastikan isu strategis Bali diperjuangkan dengan satu peta jalan.
Kritik terhadap Pemprov Bali tetap diperlukan. Pemerintah daerah tidak boleh bekerja tanpa pengawasan. Dalam demokrasi, eksekutif harus diawasi, dikoreksi, dan bahkan ditekan bila kebijakannya keliru. Namun kritik yang sehat harus berujung pada solusi kelembagaan. Bila seorang senator mengkritik kebijakan sampah, maka ia perlu membawa isu itu ke kementerian. Bila mengkritik kebijakan pariwisata, ia perlu mendorong regulasi nasional tentang platform digital, pajak, izin usaha, dan perlindungan pelaku lokal. Bila mengkritik infrastruktur, ia perlu mengawal proyek itu di pusat, bukan hanya mengomentari dari Bali.
Sinergi bukan berarti tanpa perbedaan. Sinergi berarti semua pihak paham medan tugasnya masing-masing. Pemprov Bali mengelola kebijakan daerah. DPRD Bali mengawasi pemerintah daerah. DPR RI memperjuangkan legislasi dan anggaran melalui jalur fraksi dan komisi. DPD RI membawa kepentingan daerah ke pusat dengan legitimasi moral sebagai wakil provinsi.
Jika semua peran itu bercampur tanpa koordinasi, yang muncul bukan kekuatan, melainkan kegaduhan. Eksekutif merasa diganggu. Senator merasa menjalankan fungsi kontrol. Publik bingung melihat elite saling sindir. Sementara isu besar Bali tetap menunggu di Jakarta.
Bali hari ini membutuhkan politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak berhenti pada panggung komentar. Politik yang tidak menjadikan kritik sebagai sekadar alat positioning. Politik yang mampu membedakan antara mengawasi pemerintah dan melemahkan posisi tawar daerah sendiri.
Karena itu, para anggota DPD RI asal Bali perlu menjawab kegelisahan publik dengan cara yang lebih terukur. Bukan cukup dengan menyatakan sudah turun ke desa. Bukan cukup dengan menyebut sudah menyerap aspirasi. Yang dibutuhkan adalah laporan konkret: isu apa yang dibawa ke pusat, kementerian mana yang ditemui, rekomendasi apa yang dikeluarkan, anggaran apa yang diperjuangkan, regulasi apa yang didorong, dan hasil apa yang sudah kembali kepada masyarakat Bali.
Bali tidak kekurangan tokoh. Bali tidak kekurangan suara lantang. Yang masih kurang terlihat adalah orkestrasi politik. Padahal, dalam isu seperti sampah, tol, shortcut, pelabuhan, pungutan wisatawan asing, villa ilegal, alih fungsi lahan, perlindungan adat, pendidikan Hindu, dan pemerataan Bali Utara-Barat, Bali tidak bisa berjalan sendiri.
Koster sebagai gubernur tentu boleh dikritik. Bahkan harus. Tetapi para senator Bali juga tidak boleh berhenti sebagai komentator kebijakan Pemprov. Mereka dipilih bukan hanya untuk bersuara di Bali, melainkan untuk membawa Bali ke pusat kekuasaan nasional.
Pada akhirnya, ukuran seorang anggota DPD RI bukan seberapa sering ia tampil dalam polemik lokal, melainkan seberapa jauh ia membuat Jakarta mendengar Bali. Sebab banyak pintu kebijakan Bali hari ini tidak berada di Renon. Pintu itu ada di Senayan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, Komdigi, dan lembaga pusat lainnya.
Di sanalah seharusnya para senator Bali paling keras mengetuk. Bukan sekadar ikut mengaduk air politik di daerah, tetapi memastikan suara Bali benar-benar sampai ke pusat negara.
Penulis: Anugrah Arifanto
Penulis adalah seorang Pengamat Media Sosial
