Bali hari ini tidak hanya hidup di ruang adat, banjar, pura, pasar, kantor pemerintahan, dan kawasan pariwisata. Bali juga hidup di layar ponsel. Di sanalah isu lahir, bergerak, dipelintir, dipertengkarkan, lalu kadang berubah menjadi kemarahan kolektif sebelum fakta sempat duduk di tempatnya.
Masalahnya bukan karena masyarakat Bali tidak boleh marah. Dalam demokrasi, warga berhak marah, berhak mengkritik, bahkan wajib mengawasi kekuasaan. Yang berbahaya adalah ketika kemarahan publik dibiarkan dipandu oleh akun anonim, kanal yang mengaku media tetapi tidak jelas rumah redaksinya, dan buzzer yang bekerja bukan untuk menjernihkan perkara, melainkan memenangkan persepsi.
Di titik inilah ruang digital Bali sedang menghadapi ancaman serius: provokasi yang dibungkus seolah-olah sebagai kepedulian terhadap adat, agama, rakyat kecil, atau identitas Bali.
Data terbaru menunjukkan bahwa ruang digital Indonesia makin padat. APJII pada 2026 mencatat penetrasi internet nasional mencapai 81,7 persen, setara 235.261.078 jiwa dari total populasi 287.303.234 jiwa. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, penetrasi internet tercatat 78,14 persen. Aktivitas komunikasi, jejaring sosial, pencarian informasi, hiburan digital, dan transaksi daring sudah menjadi bagian dari hidup harian masyarakat.
Laporan Digital 2026 dari DataReportal juga menunjukkan Indonesia memiliki 230 juta pengguna internet pada akhir 2025, dengan penetrasi 80,5 persen. Di saat yang sama, terdapat 180 juta identitas pengguna media sosial aktif di Indonesia, setara 62,9 persen populasi. Angka ini penting karena menunjukkan satu hal: isu lokal tidak lagi benar-benar lokal. Satu unggahan di TikTok, Facebook, Instagram, atau WhatsApp dapat menyeberang dari grup kecil ke percakapan publik yang jauh lebih luas hanya dalam hitungan jam.
Di Bali, kondisi ini memiliki dimensi yang lebih sensitif. Bali bukan sekadar provinsi administratif. Bali adalah ruang sosial yang ditopang oleh adat, agama, desa adat, banjar, pariwisata, migrasi pekerja, kepentingan ekonomi, serta kompetisi politik lokal. Maka ketika sebuah isu menyentuh kata-kata seperti โagamaโ, โadatโ, โpendatangโ, โorang luarโ, โumatโ, atau โBali dihinaโ, respons publik bisa bergerak cepat dari diskusi menjadi ketersinggungan kolektif.
Inilah celah yang kerap dimanfaatkan akun anonim.
Akun anonim tidak selalu jahat. Ada kalanya anonimitas dipakai untuk melindungi pelapor, korban, atau warga yang takut berbicara. Namun, dalam isu SARA, anonimitas sering berubah menjadi alat untuk menyerang tanpa akuntabilitas. Akun semacam ini bisa melempar tuduhan, memotong video, menulis caption provokatif, mengedit tangkapan layar, lalu menghilang setelah publik gaduh.
Yang lebih berbahaya, provokasi itu sering tidak datang dalam bentuk kebohongan kasar. Ia datang dalam bentuk separuh fakta. Ada potongan video yang benar, tetapi konteksnya hilang. Ada kalimat yang benar pernah diucapkan, tetapi maksudnya dipelintir. Ada peristiwa sosial biasa, tetapi diberi bingkai seolah-olah merupakan serangan terhadap kelompok agama atau etnis tertentu.
Di sinilah publik sering kalah bukan karena tidak punya akal sehat, melainkan karena tidak punya cukup waktu, energi, dan kebiasaan untuk memverifikasi.
Masalah ini diperkuat oleh budaya โbaca judul sajaโ. Banyak pengguna media sosial bereaksi hanya dari judul, thumbnail, caption, atau potongan video pendek. Isi berita belum dibaca, sumber belum dicek, konteks belum dipahami, tetapi komentar sudah ditulis dan unggahan sudah dibagikan. Dalam isu biasa, kebiasaan ini mungkin hanya melahirkan salah paham. Dalam isu SARA, kebiasaan ini bisa berubah menjadi bara.
Data Mafindo memberi peringatan keras. Dalam survei literasi hoaks yang melibatkan 2.011 responden di 20 provinsi, mayoritas warga disebut belum mampu membedakan fakta dan hoaks secara memadai. Sebanyak 60 persen responden tidak mengetahui bahwa klaim WNA diberi KTP untuk mencoblos adalah hoaks, dan 66,1 persen tidak mengetahui klaim ODGJ dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu juga hoaks. Mafindo juga mengutip data bahwa 52,2 persen netizen tidak mengecek informasi yang diterima melalui gambar, video, berita, situs, dan unggahan media sosial.
Angka itu tidak spesifik Bali, tetapi relevan untuk membaca kerentanan Bali. Sebab pola konsumsi informasi yang sama hidup di banyak daerah: informasi diterima cepat, dipercaya cepat, disebar cepat, tetapi dikoreksi lambat.
Kondisi Bali sendiri tampak paradoksal. Secara umum, Bali bukan daerah yang tertinggal secara digital. IMDI 2025 yang dipublikasikan pada 2026 mencatat skor Bali 48,22, di atas rata-rata nasional 44,53. Denpasar bahkan berada pada skor 54,70 dan Badung 53,81. Artinya, Bali memiliki fondasi digital yang cukup kuat. Namun laporan yang sama juga memberi catatan: pilar pemberdayaan masih menjadi tantangan, dan kebijakan digital ke depan tidak cukup hanya menyediakan akses, tetapi harus memperkuat kapasitas masyarakat.
Data Satu Data Provinsi Bali tentang Indeks Literasi Digital juga memberi sinyal penting. Data terbuka terakhir yang tersedia untuk Bali menunjukkan indeks literasi digital 2023 berada pada angka 3,45, dengan Digital Skills 3,38, Digital Ethics 3,76, Digital Culture 3,78, tetapi Digital Safety hanya 2,89. Artinya, masyarakat relatif bisa memakai perangkat digital, tetapi aspek keselamatan digital, kewaspadaan informasi, dan ketahanan terhadap manipulasi masih menjadi titik lemah.
Dengan bahasa sederhana: orang bisa mahir membuat konten, tetapi belum tentu mahir membaca jebakan konten.
Di ruang seperti ini, โmedia homelessโ lokal menjadi problem tersendiri. Istilah ini bukan istilah hukum, melainkan istilah sosial untuk menyebut kanal yang tampil seperti media, tetapi tidak menunjukkan rumah kelembagaan yang jelas. Tidak jelas badan hukum persnya. Tidak jelas penanggung jawab redaksinya. Tidak jelas alamat dan mekanisme hak jawabnya. Tidak jelas pula apakah ia bekerja dengan disiplin jurnalistik atau sekadar mengejar engagement.
Padahal Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers menegaskan bahwa media siber adalah media yang menggunakan internet, menjalankan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers. Pedoman itu juga menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi, terutama berita yang dapat merugikan pihak lain.
Pedoman yang sama juga mengatur bahwa isi buatan pengguna tidak boleh memuat kebohongan, fitnah, prasangka, kebencian SARA, atau anjuran kekerasan. Media siber bahkan wajib menyediakan mekanisme pengaduan dan melakukan koreksi terhadap konten bermasalah secara proporsional.
Masalahnya, kanal yang tidak jelas struktur redaksinya sering mengambil keuntungan dari kekaburan ini. Ia ingin dipercaya seperti media, tetapi tidak mau dibebani tanggung jawab media. Ia ingin viral seperti akun gosip, tetapi ingin dihormati seperti pers. Dalam isu SARA, posisi abu-abu semacam ini sangat berbahaya.
Satu unggahan provokatif dari akun anonim bisa menjadi โbahan mentahโ. Lalu kanal lokal yang tidak disiplin verifikasi mengolahnya menjadi konten. Setelah itu, buzzer masuk untuk mendorong komentar, membentuk opini, dan menekan publik agar melihat isu tersebut sebagai perang identitas. Siklusnya cepat: anonim memantik, kanal abu-abu melegitimasi, buzzer mengamplifikasi, publik tersulut.
Buzzer dalam konteks ini tidak selalu hadir sebagai akun robot. Ia bisa berupa jaringan akun manusia, akun parodi, akun partisan, akun lokal, atau influencer kecil yang bekerja dengan agenda tertentu. Tugasnya bukan mencari kebenaran, melainkan menciptakan kesan bahwa โsemua orang sedang marahโ. Inilah manipulasi persepsi.
Mafindo pada 2025 memetakan 1.593 hoaks dalam periode 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025. Mereka juga menyoroti tren deepfake dan konten hoaks berbasis AI yang makin sulit dikenali publik awam. Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyebut hoaks terus berevolusi dan menyusup pada celah regulasi serta literasi digital masyarakat.
Ancaman ini makin relevan untuk Bali karena isu identitas di Bali tidak berdiri sendiri. Ia bertemu dengan pariwisata, adat, politik, ekonomi, dan sentimen warga lokal terhadap perubahan sosial. Bila tidak hati-hati, isu sederhana seperti kebijakan publik, parkir, pembangunan, rumah ibadah, pendatang, pungutan, atau konflik warga bisa dipelintir menjadi konflik SARA.
Kita sudah memiliki contoh pahit. Pada Oktober 2024, seorang pemuda di Gianyar tewas dikeroyok massa setelah diduga mengunggah konten bernada SARA di TikTok. DetikBali melaporkan massa berkumpul, menyisir lokasi, lalu melakukan tindakan main hakim sendiri. Polisi kemudian menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kasus ini menjadi peringatan bahwa provokasi digital tidak berhenti di layar. Ia bisa menyeberang ke tubuh manusia, ke luka, bahkan ke kematian.
Dalam konteks hukum, negara memang memiliki perangkat untuk menangani hasutan kebencian. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE mengatur larangan distribusi atau transmisi informasi elektronik yang menghasut kebencian berbasis ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 kemudian memperketat tafsirnya: yang dapat dipidana harus dimaknai sebagai hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan atas dasar identitas tersebut.
Batas ini penting. Kritik terhadap pemerintah, pejabat, kebijakan, atau elite lokal tidak boleh dengan mudah dicap SARA. Kritik harus tetap dilindungi. Tetapi hasutan kebencian berbasis identitas yang mendorong permusuhan atau kekerasan juga tidak boleh dibiarkan berlindung di balik alasan kebebasan berekspresi.
Maka, pekerjaan rumah Bali hari ini bukan mematikan kritik, melainkan menaikkan mutu kritik. Bukan membungkam media sosial, melainkan membersihkan ruang digital dari manipulasi. Bukan melarang warga marah, melainkan memastikan kemarahan itu berdiri di atas fakta.
Ada beberapa langkah mendesak.
Pertama, pemerintah daerah, aparat, desa adat, dan komunitas media perlu membangun sistem klarifikasi cepat. Dalam isu SARA, klarifikasi 24 jam sering sudah terlambat. Tiga jam pertama sangat menentukan. Bila informasi palsu sudah telanjur menyebar ke grup WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram, bantahan resmi sering hanya menjadi catatan kaki.
Kedua, media lokal harus kembali pada disiplin dasar: verifikasi, keberimbangan, hak jawab, koreksi, dan transparansi redaksi. Media yang tidak jelas penanggung jawabnya seharusnya tidak diberi legitimasi sosial yang sama dengan media profesional. Publik perlu diajari membedakan pers, akun opini, akun propaganda, dan kanal pemburu klik.
Ketiga, literasi digital Bali harus naik kelas dari sekadar pelatihan memakai aplikasi menjadi pelatihan membaca manipulasi. Materinya harus langsung menyentuh kebiasaan warga: jangan hanya baca judul, jangan percaya tangkapan layar tanpa sumber, jangan menyebarkan video tanpa konteks, dan jangan ikut memperkeruh isu yang memakai diksi agama, etnis, atau asal-usul secara menyerang.
Keempat, platform media sosial dan aparat perlu lebih serius membaca pola koordinasi. Bukan hanya konten tunggal yang perlu dilihat, tetapi jaringan penyebarannya: siapa yang memantik, siapa yang mengulang, siapa yang memberi narasi, siapa yang mendorong tagar, dan siapa yang mengambil keuntungan dari kekacauan.
Bali tidak kekurangan orang pintar. Bali juga tidak kekurangan nilai luhur tentang harmoni. Yang kurang adalah disiplin kolektif untuk berhenti sejenak sebelum percaya, membaca isi sebelum marah, dan memeriksa sumber sebelum membagikan.
Sebab di era algoritma, provokasi tidak perlu menang dalam kebenaran. Ia hanya perlu menang dalam kecepatan.
Dan bila Bali membiarkan akun anonim, media tanpa rumah redaksi, dan buzzer mengendalikan percakapan publik, maka yang rusak bukan hanya reputasi digital Bali. Yang lebih berbahaya adalah rusaknya kepercayaan antarwarga.
Kritik harus tetap hidup. Pers harus tetap bebas. Warga harus tetap berani bicara. Tetapi keberanian tanpa verifikasi hanya akan melahirkan kerumunan yang mudah dibakar. Dalam isu SARA, satu judul yang dibaca separuh bisa cukup untuk menciptakan kebencian utuh.
Bali tidak boleh kalah oleh api kecil yang sengaja dilempar dari balik akun tanpa wajah.
