Kebijakan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang digulirkan Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster bukan sekadar instrumen fiskal baru, melainkan terobosan tata kelola pariwisata yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Apresiasi publik yang disampaikan Gubernur Koster melalui kampanye grafis dan video pada Sabtu (16/5/2026) di Gedung Kertha Sabha layak mendapat dukungan penuh. Ini bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan pengakuan atas kemitraan strategis antara Bali dan wisatawan mancanegara yang telah berkontribusi nyata terhadap ketahanan fiskal dan pelestarian daerah.
Yang patut diapresiasi dari PWA adalah desain sistemnya yang secara struktural anti-tembus penyelewengan. Melalui mekanisme pembayaran fully online tanpa interaksi langsung maupun transaksi tunai, dana langsung mengalir ke rekening Pemprov Bali di BPD sebelum disalurkan ke kas daerah. Langkah ini menutup celah praktik cash handling yang rawan kebocoran. Lebih meyakinkan lagi, implementasi PWA telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mendapat kajian serta rekomendasi positif dari Jaksa Agung Muda Intelijen. Dukungan lembaga pengawas dan penegak hukum negara ini menegaskan bahwa PWA bukan hanya inovatif, tetapi juga taat regulasi dan berintegritas tinggi.
Secara kinerja, PWA menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada 2024, dari 6,3 juta kunjungan wisman, 2,1 juta orang (32%) telah membayar dengan total kontribusi Rp318 miliar. Revisi Perda dan Pergub pada 2025 yang melibatkan pelaku pariwisata berhasil meningkatkan jumlah pembayar menjadi 2,4 juta orang (34% dari 7 juta kunjungan) dengan realisasi Rp369 miliar. Fakta bahwa 96% pembayaran dilakukan sebelum keberangkatan ke Bali menunjukkan efektivitas integrasi sistem dengan ekosistem perjalanan global. Kolaborasi dengan maskapai penerbangan internasional dan platform Online Travel Agent (OTA) besar seperti Traveloka, Agoda, Trip.com, Tiket.com, dan Booking.com menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kepatuhan secara organik.
Dana PWA tidak sekadar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi diamanatkan regulasi untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Ini selaras dengan visi Bali sebagai destinasi berkualitas dan berkelanjutan. Gubernur Koster memahami bahwa daya tarik Bali bukan hanya pada keindahan alam, melainkan pada kearifan lokal dan ekosistem yang terjaga. Nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi dan Pemasyarakatan) RI, serta rencana pertemuan dengan 34 perwakilan negara sahabat pada 21 Mei 2026, menunjukkan pendekatan diplomasi pariwisata yang terukur dan inklusif. Dukungan Kementerian Pariwisata dan Ditjen Imigrasi semakin memperkuat legitimasi kebijakan ini di tingkat nasional.
Tentu, tingkat kepatuhan 34% masih menyisakan ruang optimasi. Namun, sebagai kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya di tingkat daerah, pencapaian ini sudah merupakan lompatan signifikan. Gubernur Koster secara jujur mengakui bahwa program ini “belum optimal”, tetapi justru di situlah letak keberaniannya: membangun fondasi dari nol, bukan sekadar memperbaiki yang sudah ada. Ke depan, sinergi lintas kementerian, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus terus diperkuat. Sosialisasi yang masif, transparansi laporan alokasi dana secara berkala, serta integrasi data kepatuhan dengan sistem imigrasi akan menjadi kunci untuk mendorong compliance rate mendekati 100%.
PWA Bali adalah bukti nyata bahwa tata kelola pariwisata modern dapat berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap budaya. Di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, kebijakan ini tidak hanya menjadi sumber PAD baru, tetapi juga model pengelolaan destinasi yang bisa menjadi rujukan daerah lain. Kami mendukung penuh upaya optimalisasi PWA dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mewujudkan pariwisata Bali yang ajeg, berkualitas, dan bertanggung jawab. Terobosan ini patut dipertahankan dan dikembangkan, karena Bali bukan hanya milik Indonesia, melainkan warisan budaya dunia yang harus dijaga bersama melalui tata kelola yang bersih, terukur, dan visioner.
