Bali adalah mahakarya paradoks. Di satu sisi, dunia memuja Pulau Dewata karena harmoni spiritual, budaya yang adi luhung, dan lanskap alamnya yang memesona. Namun, di balik tirai estetika yang dijual dalam brosur-brosur pariwisata, tersembunyi realitas yang berbau busuk: sebuah krisis lingkungan yang berakar dari mentalitas masyarakatnya sendiri.
Sudah saatnya kita berhenti menunjuk hidung pemerintah atau mengkambinghitamkan kurangnya infrastruktur. Ada satu gajah di pelupuk mata yang enggan kita akui: masyarakat Bali masih terjebak dalam mentalitas “malas” dan apatis dalam mengelola sampahnya sendiri.
๐๐น๐๐๐ถ ๐ง๐ฎ๐ป๐ด๐ด๐๐ป๐ด ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฏ ๐ฑ๐ฎ๐น๐ฎ๐บ “๐๐๐บ๐ฝ๐๐น, ๐๐ป๐ด๐ธ๐๐, ๐๐๐ฎ๐ป๐ด”
Selama berdekade-dekade, masyarakat kita dininabobokan oleh sistem pengelolaan sampah linier yang sangat purba: Kumpul, Angkut, dan Buang. Budaya ini telah mengakar begitu dalam hingga menciptakan ilusi bahwa urusan sampah selesai begitu kantong plastik diikat dan ditaruh di depan gerbang rumah.
Sistem ini sejatinya adalah bentuk lari dari tanggung jawab. Masyarakat mendelegasikan kotoran yang mereka hasilkan kepada tukang angkut sampah dan memindahkannya ke “halaman belakang” pulau ini, seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung yang kini telah berubah menjadi bom waktu ekologis. Kita menutup mata bahwa TPA bukanlah tempat ajaib di mana sampah lenyap begitu saja, melainkan sekadar monumen raksasa dari ketidakpedulian kolektif.
Budaya “Kumpul, Angkut, Buang” tidak lagi relevan. Sistem ini gagal secara logika, gagal secara ruang, dan secara fatal mengkhianati filosofi dasar orang Bali, Tri Hita Karanaโkhususnya Palemahan, harmoni antara manusia dan lingkungannya. Bagaimana kita bisa mengklaim menjaga Palemahan jika kita enggan menyentuh dan memilah sisa konsumsi kita sendiri?
๐ ๐ฒ๐ป๐ด๐ด๐๐ด๐ฎ๐ ๐ ๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐น๐ถ๐๐ฎ๐ “๐ ๐ฎ๐น๐ฎ๐”
Kritik ini mungkin terdengar tajam, namun realitas di lapangan jauh lebih menyengat. Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebenarnya sudah sangat progresif. Regulasi ini mewajibkan setiap rumah tangga untuk memilah sampah organik dan anorganik. Namun, mengapa implementasinya tertatih-tatih?
Jawabannya bermuara pada satu kata: kemalasan mental.
Ada keengganan yang masif untuk mengubah kebiasaan. Menyediakan dua atau tiga tempat sampah berbeda di dapur dianggap merepotkan. Mencuci kemasan plastik sebelum dibuang dianggap membuang waktu. Membuat lubang biopori atau komposter sederhana untuk sisa makanan sisa upacara agama atau dapur rumah tangga dinilai terlalu kotor. Lebih mudah menyatukan semuanya dalam satu kantong plastik besar dan berharap ada orang lain yang membereskannya.
Ketika armada pengangkut terlambat datang, tidak jarang kita melihat kantong-kantong sampah dilempar begitu saja ke sungai, selokan, atau dibiarkan menumpuk di pinggir jalan raya. Ini bukan masalah kurangnya fasilitas edukasi; ini adalah krisis integritas lingkungan.
๐ช๐ฎ๐ท๐ถ๐ฏ๐ป๐๐ฎ ๐ฆ๐ฒ๐ฏ๐๐ฎ๐ต ๐ฃ๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐ด๐บ๐ฎ ๐๐ฎ๐ฟ๐
Kita tidak bisa lagi berlindung di balik alasan “belum terbiasa”. Bali tidak memiliki kemewahan waktu atau sisa lahan kosong untuk menampung sampah yang tidak dipilah. Mengubur tradisi “Kumpul, Angkut, Buang” bukan lagi sebuah pilihan moral, melainkan kewajiban mutlak untuk bertahan hidup.
Transformasi ini menuntut revolusi perilaku yang harus dimulai dari pintu rumah tangga:
โข ๐ฃ๐ฒ๐บ๐ถ๐น๐ฎ๐ต๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ฒ๐ท๐ฎ๐ธ ๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐๐ฎ๐ฝ๐๐ฟ: Sampah organik (sisa makanan, canang, sisa upacara) harus dipisahkan secara ketat dari sampah anorganik (plastik, kaca, kertas). Ini adalah garis pertahanan pertama dan paling krusial.
โข ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐ฒ๐น๐ผ๐น๐ฎ๐ฎ๐ป ๐ข๐ฟ๐ด๐ฎ๐ป๐ถ๐ธ ๐ ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ถ๐ฟ๐ถ: Masyarakat harus mulai bertanggung jawab atas sampah organiknya. Mengubah sisa makanan menjadi kompos atau memanfaatkannya melalui bank sampah banjar/desa adalah langkah yang tidak bisa ditawar.
โข ๐ ๐ฒ๐น๐ถ๐ต๐ฎ๐ ๐ฆ๐ฎ๐บ๐ฝ๐ฎ๐ต ๐๐ฒ๐ฏ๐ฎ๐ด๐ฎ๐ถ ๐ง๐ฎ๐ป๐ด๐ด๐๐ป๐ด ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฏ ๐ฃ๐ฟ๐ถ๐ฏ๐ฎ๐ฑ๐ถ: Hentikan mentalitas bahwa tukang sampah adalah “pembantu” yang harus memilah kotoran Anda. Tukang sampah atau bank sampah hanya bertugas mengambil material yang sudah siap daur ulang atau residu akhir.
Pada akhirnya kemajuan sebuah peradaban tidak hanya diukur dari seberapa megah bangunan tempat ibadahnya atau seberapa mewah hotel-hotelnya, tetapi dari bagaimana masyarakatnya menangani kotorannya sendiri.
Masyarakat Bali harus bangun dari tidur panjang apatisme ini. Berhentilah menjadi konsumen yang hanya tahu menikmati dan membuang. Kesadaran untuk mengelola sampah sendiri adalah bentuk tertinggi dari rasa jengah (rasa malu/harga diri) dan kecintaan yang sejati pada Pulau Dewata. Jika mentalitas malas ini tidak segera diputus, maka bersiaplah melihat Bali tenggelam bukan oleh naiknya air laut, melainkan oleh tumpukan sampah yang kita hasilkan dari tangan kita sendiri.
