𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali Wayan Koster resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai.
Aturan baru ini diterbitkan guna melindungi kawasan pesisir untuk kepentingan upacara adat, aktivitas sosial, dan penggerak ekonomi masyarakat lokal dari ancaman alih fungsi dan privatisasi.
Perda yang ditandatangani pada Selasa (24/2/2026) lalu ini merupakan pengejawantahan dari visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun (2025-2125), yang berakar pada kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Segara Kerthi (menjaga kelestarian laut dan pantai).
“Perda dibentuk untuk memberikan landasan hukum dalam menjaga kelestarian Pantai dan Sempadan Pantai… utamanya untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Gubernur Koster.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memandang pantai sebagai kawasan strategis yang memiliki fungsi ganda, yakni fungsi Niskala (kegiatan spiritual dan upacara adat) serta fungsi Sakala (kegiatan sosial dan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal).
𝗝𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗛𝗮𝗸 𝗔𝗸𝘀𝗲𝘀 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗔𝗱𝗮𝘁
Melalui regulasi anyar ini, Pemprov Bali ingin menjamin hak masyarakat adat dalam pengelolaan ruang pantai secara tertib dan berkelanjutan. Pembangunan fisik yang tak sejalan dengan fungsi adat maupun pelestarian lingkungan akan dibatasi secara ketat.
Secara khusus, pemerintah wajib melindungi fungsi pantai sebagai kawasan suci. Perda ini memberikan kepastian hukum terkait akses warga lokal dalam melaksanakan ritual keagamaan.
Beberapa hal yang dilindungi negara meliputi akses jalur pelaksanaan upacara adat menuju pantai, tempat upacara seperti melasti dan nyegara gunung, tempat peletakan sarana upacara, hingga radius kesucian di sekitar tempat ibadah yang sudah ada.
Selain itu, negara juga mengakui dan menjamin pelaksanaan tradisi seperti Nyepi Pantai atau Nyepi Segara yang dilakukan oleh desa adat sesuai dengan pedoman atau dresta yang berlaku di masing-masing wilayah.
𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗸𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗼𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿
Untuk menegakkan aturan, Perda Nomor 3 Tahun 2026 memuat larangan tegas bagi siapa pun yang beraktivitas di kawasan pantai dan sempadan pantai Bali.
Setiap orang dilarang keras menghalangi jalur upacara adat, merusak atau memindahkan sarana ibadah tanpa persetujuan pihak berwenang, mencemarkan tempat suci, dan mengganggu kekhidmatan jalannya kegiatan spiritual.
Bagi pihak-pihak yang membandel dan melanggar aturan ini, Pemprov Bali telah menyiapkan sederet sanksi administratif yang berlapis. Sanksi tersebut dimulai dari teguran dan peringatan tertulis.
Jika pelanggaran terus dilakukan, sanksi akan ditingkatkan menjadi penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan atau pembatalan izin, hingga pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan. Pelanggar juga diwajibkan melakukan pemulihan fungsi ruang seperti sedia kala.
“Selain sanksi administratif, Perda juga mengatur pemberlakuan sanksi terkait berbagai bentuk pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan, atau penodaan terhadap Pantai dan Sempadan Pantai,” tegas Gubernur Koster.
Dengan terbitnya payung hukum ini, diharapkan tercipta keharmonisan antara pelestarian ekologi pesisir, kelancaran kegiatan spiritual, serta penguatan ekonomi masyarakat lokal di Pulau Dewata (aa).
