𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi menggandeng jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk mengambil langkah tegas (Presisi) dalam menangani berbagai masalah hukum di Pulau Dewata.
Fokus utama dari kerja sama ini meliputi penindakan terhadap wisatawan mancanegara (wisman) nakal, pemberantasan jaringan narkoba, hingga pemberangusan praktik judi online.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Bali Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (24/2/2026).
Menurut Gubernur Koster, ketegasan ini sangat dibutuhkan mengingat pariwisata adalah tulang punggung perekonomian daerah. Berdasarkan data tahun 2024, sektor pariwisata menyumbang hingga 66 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.
“Pada tahun 2024, pariwisata Bali juga telah berkontribusi terhadap devisa negara, di mana devisa pariwisata Bali mencapai Rp 167 triliun atau berkontribusi sebesar 53,6 persen dari total devisa pariwisata Indonesia,” ungkap Gubernur Koster di hadapan seluruh jajaran Kapolres dan Kapolresta se-Bali.
Tren positif ini juga terlihat dari lonjakan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2025 yang menembus 7,05 juta orang, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 6,3 juta orang.
𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗽𝘂𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘀𝗶 𝗪𝗶𝘀𝗮𝘁𝗮 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗮
Di tengah tingginya angka kunjungan, Gubernur Koster tidak menampik adanya sisi gelap yang dibawa oleh oknum wisman tidak bertanggung jawab. Meski diklaim ada penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya, pengawasan ketat tetap harus dilakukan.
Beberapa tantangan dan kasus kriminal yang menjadi sorotan utama Pemerintah Provinsi dan Polda Bali antara lain:
• Pelanggaran ketertiban umum: Pengendara motor WNA tanpa helm, hingga tindakan menodai kesucian tempat ibadah di Bali.
• Tindak pidana kriminal: Kasus pembobolan ATM oleh oknum WNA.
• Kejahatan terorganisir berskala besar: Penemuan bunker laboratorium narkoba milik WNA, maraknya kasus prostitusi, hingga kasus penculikan antar-WNA (geng Rusia terhadap WNA Ukraina).
“Kita harus mempunyai persepsi dan membangun kesadaran secara bersama-sama guna mengatasi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi. Agar Bali di mata dunia memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus menyejahterakan masyarakat,” tegas Gubernur Koster.
𝗦𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹
Selain isu keamanan siber dan ketertiban wisman, Gubernur Koster juga memaparkan sejumlah rencana kerja Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2026 yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan dan kenyamanan publik:
• Pembangunan Infrastruktur: Merespons kemacetan akibat volume kendaraan yang meningkat, Koster menyebut Bali akan menerima kucuran dana APBN sebesar Rp 1,5 triliun tahun ini untuk pembangunan infrastruktur jalan.
• Penanganan Sampah: Gubernur Koster mengapresiasi sinergi Polda Bali dan TNI yang telah rutin melakukan giat kebersihan (korve) di pesisir pantai sesuai instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto.
• Insentif Kependudukan & Pendidikan: Guna mencegah defisit populasi warga lokal, Pemprov Bali bersiap meluncurkan program insentif kelahiran anak ketiga (Komang) dan keempat (Ketut), serta program “1 Keluarga, 1 Sarjana”. Langkah ini diambil untuk memastikan pelestarian adat, seni, dan budaya Bali tetap berjalan lewat kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Menanggapi arahan tersebut, Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menyatakan kesiapan penuh jajarannya. Ia menegaskan bahwa Rapim Polda Bali ini bertujuan untuk menyelaraskan dukungan institusi Polri terhadap program kerja pemerintah daerah.
“Polda Bali presisi siap mendukung, mengamankan, dan menyukseskan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,” tegas Daniel, seraya menyebut pentingnya sinergi antara Polri, Pemda, TNI, dan stakeholder terkait (red/aa).
