๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฝ๐๐๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ, ๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Pergantian estafet kepemimpinan di tubuh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali membawa harapan sekaligus tantangan yang tidak ringan. Pengukuhan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan BPKP Bali oleh Gubernur Koster pada Kamis (19/2) bukanlah sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah momentum strategis untuk mengevaluasi dan merapatkan barisan tata kelola pemerintahan di Pulau Dewata.
Bali, tak bisa dimungkiri, adalah etalase utama sekaligus mesin penggerak devisa pariwisata Indonesia. Fakta bahwa Bali memproyeksikan sumbangan devisa hingga Rp167 triliun atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional senilai Rp312 triliun pada tahun 2024, adalah bukti tak terbantahkan betapa vitalnya posisi provinsi ini. Namun, capaian gemilang di atas kertas tidak boleh meninabobokan para pemangku kepentingan dari rentetan karut-marut di lapangan.
Pariwisata Bali saat ini tengah menghadapi ujian berat berupa kemacetan lalu lintas yang kronis, maraknya akomodasi perhotelan dan vila tak berizin, hingga ulah oknum wisatawan mancanegara yang kerap melecehkan aturanโmulai dari pelanggaran lalu lintas hingga kejahatan siber. Di samping itu, optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing yang sejatinya memiliki potensi target hingga Rp1 triliun masih jauh dari kata memuaskan.
Di titik krusial inilah peran BPKP sangat dinantikan. Selama ini, Pemerintah Provinsi Bali rutin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi, publik harus disadarkan bahwa WTP bukanlah jaminan mutlak bahwa pengelolaan anggaran telah terbebas dari inefisiensi. WTP tidak boleh sekadar menjadi pajangan etalase birokrasi, melainkan harus tercermin langsung pada efektivitas penuntasan masalah riil rakyat.
Sikap Gubernur Koster yang sepakat bahwa WTP haruslah berkualitas dan bukan sekadar tertib administrasi, patut didukung penuh. Pernyataan Gubernur Koster yang lugas, “Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati,” mencerminkan keterbukaan pemimpin daerah terhadap masukan dan hasil audit yang objektif. Keberanian untuk mengevaluasi diri ini adalah modal dasar yang kuat.
Ke depan, BPKP dan Pemprov Bali harus berkolaborasi erat, bukan sekadar basa-basi kelembagaan. BPKP sebagai ‘auditor Presiden’ memiliki mandat penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara berdampak nyata, termasuk dalam mengawal proyek-proyek infrastruktur raksasa yang tengah dirintis. Mulai dari pembangunan jalan shortcut, pembukaan jalan baru, hingga proyek ambisius jaringan Subway yang akan membentang dari Bandara Ngurah Rai hingga kawasan Canggu.
Kita berharap, BPKP Bali di bawah nakhoda baru mampu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang tajam. Visi Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 mustahil terwujud tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang bersih, berani menindak tegas pelaku usaha ilegal, dan akuntabel dalam setiap pijakan pembangunannya (aa).
