Balipustakanews.com, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mengakselerasi transformasi digital pada sektor transportasi publik. Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam layanan angkutan umum merupakan langkah strategis daerah dalam menyongsong era digital 4.0.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait kolaborasi penjualan tiket layanan angkutan umum Trans Metro Dewata di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Jumat (30/1).
Dalam kesempatan itu, Wagub Bali secara khusus mengapresiasi peluncuran aplikasi Leading Access to Integrated Ticketing (LAIT). Aplikasi ini hadir sebagai alternatif sistem pembayaran nontunai (cashless) yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas teknologi ini. Tidak semua aplikasi itu bagus, yang paling penting adalah isinya dan manfaatnya bagi masyarakat. Inilah yang menjadi gerakan kita di era 4.0,” ujar Giri Prasta.
Libatkan Generasi Muda
Giri Prasta menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menghadirkan transportasi yang cepat, terjangkau, dan tepercaya. Ia pun menginstruksikan Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk menggandeng generasi muda dalam pengembangan rekayasa lalu lintas berbasis teknologi.
“Jika aplikasi ini tumbuh dan dipercaya masyarakat Bali, di sanalah kita bisa membangun kinerja transportasi publik yang lebih baik. Kita harus bangga ketika anak muda Bali berbicara tentang kolaborasi, karena kolaborasi adalah kunci kemajuan,” imbuhnya.
Perluasan Rute ke Singaraja
Selain pembaruan sistem pembayaran, Pemprov Bali juga tengah mengevaluasi pengembangan rute Trans Metro Dewata.
Giri Prasta mengungkapkan rencana perluasan jangkauan moda transportasi ini hingga ke wilayah Singaraja, menyusul penyelesaian pembangunan jalur shortcut.
Digitalisasi sistem pembayaran melalui aplikasi LAIT juga diproyeksikan dapat meningkatkan tata kelola keuangan transportasi publik. Peralihan dari sistem tunai ke nontunai ini diyakini efektif untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi penumpang (red).
