Balipustakanews.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya untuk tidak melakukan praktik korupsi. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menjelaskan instruksi itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk penegasan sikap partai dalam menjaga marwah dan kehormatan organisasi.
“Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1).
Hasto mengungkapkan surat edaran tersebut memuat empat poin utama yang ditujukan kepada seluruh anggota fraksi di DPR hingga DPRD, pengurus DPD dan DPC, serta kepala daerah dari kader PDIP.
Pada poin pertama, kader diminta menjaga kehormatan partai dengan menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan PDIP. Poin kedua menegaskan larangan keras menyalahgunakan wewenang jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.
“Ketiga nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat. Keempat sanksi pemecatan, di mana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi,” tutur Hasto.
Sementara itu, Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1), akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen.
Menurut Guntur, PDIP juga menekankan pentingnya edukasi antikorupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik sebagai bagian dari upaya pencegahan.
“Langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola, termasuk di sektor sumber daya alam dan kehutanan, agar bencana alam seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera tidak terus berulang,” ujarnya.
PDIP berharap penegasan sikap ini menjadi pedoman yang dijalankan secara konsisten dan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader partai (red).
