Balipustakanews.com, Denpasar – Provinsi Bali telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp9,24 triliun hingga akhir September 2025, atau sekitar 76,86 persen dari total pagu anggaran Rp12 triliun. Capaian ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang mencapai Rp9,37 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, Muhammad Mufti Arkan, menjelaskan bahwa tiga komponen transfer ke daerah (TKD) menunjukkan pertumbuhan positif, yakni dana desa, insentif daerah, dan dana bagi hasil (DBH). “Realisasi itu lebih rendah hanya 1,31 persen dibandingkan periode sama 2024,” ujarnya di Denpasar, Rabu (5/11/2025).
Dana desa tercatat sebagai komponen paling dominan, dengan total penyaluran mencapai Rp661,33 miliar atau 99,12 persen dari pagu. Jumlah ini tumbuh 7,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, 636 desa di sembilan kabupaten/kota di Bali telah menerima dana tersebut. Dari total tersebut, sekitar Rp479,50 miliar digunakan untuk program earmark atau kegiatan khusus yang telah ditetapkan, sedangkan Rp181,84 miliar dialokasikan untuk program non earmark.
“Dana desa tahap pertama sudah disalurkan ke seluruh desa, sedangkan tahap kedua sudah berjalan untuk 625 desa pada program earmark dan 611 desa untuk non earmark,” terang Mufti. Ia menambahkan, pencairan tahap kedua akan tuntas hingga akhir Desember 2025.
Sementara itu, insentif daerah telah tersalurkan sebesar Rp221,85 miliar atau tumbuh 4,49 persen secara tahunan. Realisasi ini mencapai 94,94 persen dari total pagu. Untuk DBH, tercatat pertumbuhan sebesar 76,83 persen dengan realisasi Rp455,48 miliar atau sekitar 62,26 persen dari target.
Namun, tiga jenis TKD lainnya justru mengalami kontraksi. Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sebesar Rp5,96 triliun, turun 3,35 persen dibanding tahun sebelumnya, meski sudah mencapai 78,29 persen dari pagu. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik turun cukup signifikan sebesar 52,77 persen, dengan realisasi Rp117,25 miliar atau 49,31 persen dari nilai kontrak Rp237,77 miliar.
Menurut Mufti, penurunan DAK Fisik dipengaruhi oleh efisiensi kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Setelah penyesuaian, nilai kegiatan efektif menjadi Rp251,83 miliar atau sekitar 68,48 persen dari rencana awal.
Sementara itu, DAK Non Fisik mencapai Rp1,82 triliun, dengan realisasi 72,27 persen atau turun tipis 2,02 persen dibandingkan tahun lalu. “Secara keseluruhan, tingkat serapan dana transfer di Bali masih cukup sehat, meski ada beberapa penyesuaian di lapangan yang berdampak pada realisasi tahunan,” pungkas Mufti. (pr)
