Balipustakanews.com, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam masa reses Sidang I Tahun 2025–2026 di Denpasar. Agenda utama kunjungan ini adalah penyerahan berbagai bentuk bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, hingga pemberdayaan masyarakat bagi Pemerintah Provinsi Bali dan warga terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan penghargaan kepada Komisi VIII DPR RI, kementerian, serta lembaga pusat yang menunjukkan perhatian besar bagi Bali.
“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujarnya.
Koster merinci, banjir bandang yang terjadi pada 10 September lalu di Tukad Badung menelan 18 korban jiwa, di antaranya 12 orang di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar. Empat korban masih belum ditemukan hingga kini. Selain itu, 738 pedagang yang tersebar di 638 unit usaha turut terdampak akibat rusaknya kios, los, dan dagangan di pelataran pasar.
Menurutnya, para ahli waris korban jiwa telah menerima santunan Rp15 juta per orang dari Kementerian Sosial, ditambah bantuan dari Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar. Sementara itu, kerugian para pedagang yang terdampak telah ditangani dengan ganti rugi senilai Rp3,4 miliar yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing.
Menatap musim hujan yang diprediksi lebih intens antara November hingga Februari, Koster menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah mitigasi. “Kami juga melakukan investigasi apakah masih ada penggundulan hutan serta menyoroti kepadatan permukiman di bantaran Tukad Badung yang dibangun sekitar 50 tahun lalu sebelum ada tata ruang. Hal ini akan menjadi perhatian serius,” imbuhnya.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi: bantuan sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp479,1 miliar berupa PKH, sembako, ATENSI, logistik bencana, hingga keserasian sosial; BNPB yang menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar dan kendaraan operasional untuk BPBD di Bali; BPJPH dengan 9.162 sertifikat halal gratis untuk UMKM; serta bantuan Kementerian Agama senilai Rp335 juta, BPKH Rp1,8 miliar, dan BAZNAS berupa rumah layak huni serta dukungan usaha mikro.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ini menegaskan komitmen pemerintah pusat bersama DPR RI dalam membantu pemulihan sosial, keagamaan, dan ketahanan masyarakat Bali. Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menekankan pentingnya Bali segera memiliki sistem peringatan dini tsunami dengan dukungan anggaran dari pusat. (*/pr)
Discussion about this post