Balipustakanews.com, Denpasar – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, didampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, meninjau sejumlah titik terdampak banjir besar di Kota Denpasar, Jumat (12/9). Lokasi yang dikunjungi meliputi posko pengungsian di Banjar Tohpati, Kelurahan Ubung, serta Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang sempat terendam akibat meluapnya Tukad Badung.
Di posko Tohpati, Wapres Gibran mendengarkan keluhan warga yang kehilangan rumah, usaha, hingga dokumen penting akibat banjir yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah Bali.
“Keluhan sudah kami catat, mulai dari kehilangan dokumen, rumah, hingga fasilitas umum yang rusak. Semua akan dibantu pemerintah daerah dan BNPB. Yang penting, masyarakat tetap tenang,” tegasnya.
Gibran menekankan pemulihan fasilitas publik seperti sekolah, jembatan, dan tempat ibadah harus menjadi prioritas. “Saya berharap pada Senin nanti anak-anak sudah bisa kembali bersekolah. Jembatan dan tempat ibadah juga harus segera dibangun kembali,” tambahnya. Ia juga meminta perhatian khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Salah seorang korban, Ida Ayu Suryawati, mengungkapkan kesedihannya setelah kios ponselnya hancur tersapu banjir. “Modal saya dari pinjaman, sekarang kios habis tersapu air. Saya mohon bantuan pemerintah,” ujarnya dengan haru.
Kunjungan dilanjutkan ke Pasar Badung, di mana Wapres Gibran meninjau proses pembersihan basement pasar dan kawasan sekitar Tukad Badung. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi. “Kita pastikan pasar tradisional segera kembali beroperasi, agar ekonomi masyarakat bisa pulih,” katanya.
Berdasarkan laporan BNPB hingga Kamis (11/9), bencana ini menewaskan 14 orang, dua masih hilang, dan lebih dari 562 orang mengungsi. Kerusakan mencakup 474 kios dan fasilitas publik seperti jembatan dan sekolah. Total kerugian di Gianyar mencapai Rp34,4 miliar, sementara di Badung sekitar Rp15 miliar.
Wapres Gibran juga menyoroti penyebab banjir yang diperparah oleh buruknya drainase dan alih fungsi lahan. “Pembangunan Bali cukup masif. Drainase dan saluran air harus diperhatikan agar bencana seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
BNPB dan Pemprov Bali menetapkan status tanggap darurat selama sepekan, dengan bantuan darurat berupa tenda, sembako, dan pompa air mulai disalurkan. Pemerintah juga menyiapkan dana BTT untuk mempercepat pemulihan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital. (hmsprv/pr)
Discussion about this post