BALIPUSTAKANEWS, DENPASAR – Salah satunya dengan bertindak tegas kepada Warga Negara Asing (WNA) / Wisatawan Mancanegara yang berperilaku tidak tertib, tidak disiplin, mencoreng citra dan kualitas pariwisata Bali, serta mencoreng budaya Bali dengan melakukan Penderpotasian kepada Warga Rusia, Luiza Kosykh (40) yang terbukti melanggar Keimigrasian, karena melakukan aksi fotografi tanpa busana di pohon suci berusia 700 tahun di Pura Babakan, Desa Adat Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan pada, Minggu (Redite Paing, Ugu) 16 April 2023 di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.
Pendeportasian tersebut dilakukan berkat kerjasama Gubernur Bali dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Anggiat Napitupulu didampingi Kadiv Kemigrasian Kemenkumham Bali, Baron Ichsan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Tedy Riyandi.
Dihadapan Gubernur Bali, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Anggiat Napitupulu melaporkan penderpotasian yang dilakukan kepada Luiza Kosykh (40) asal negara Rusia yang tinggal di Baliwood Villas dengan memiliki izin tinggal terbatas investor (C314), karena yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Sehingga Luiza Kosykh harus meninggalkan wilayah Indonesia pada, Minggu 16 April 2023 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Pukul 20.00 WITA dengan maskapai Emirates.
Tindakan Deportasi yang diberikan kepada warga Rusia, Luiza Kosykh, karena sebelumnya terdapat berita viral mengenai WNA yang melakukan aksi fotografi tanpa busana di pohon suci berusia 700 tahun di Pura Babakan, Desa Adat Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan. Atas berita itu, Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan pengecekan pada sistem keimigrasian terkait data orang asing tersebut hingga berhasil mengamankan Luiza Kosykh di Baliwood Villas untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengikuti proses pemeriksaan.
Dari hasil pemeriksaan, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa Luiza Kosykh mengaku datang ke Bali menggunakan Izin Tinggal Terbatas Investor sampai 10 Desember 2024 untuk melakukan investasi di Bali.
Dalam keterangannya, Luiza Kosykh mengaku foto tersebut (fotografi tanpa busana di pohon suci berusia 700 tahun di Pura Babakan, red) adalah foto dirinya yang diambil 3 tahun yang lalu atau tahun 2021 Pukul 08.00 pagi. Luiza mengaku tidak mengetahui tempat tersebut adalah tempat yang disucikan, sehingga secara spontanitas mengambil foto bersama temannya dengan alasan ingin menyatu dengan alam.
“Luiza Kosykh mengaku dalam foto hanya menggunakan celana dalam kemudian diedit oleh temannya yang berinisial A agar foto tersebut terlihat lebih menyatu dengan alam; dan Luiza Kosykh dalam pemeriksaan memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali,” ungkap Anggiat Napitupulu dalam keterangannya.
Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan saat ini pihaknya terus melakukan penertiban kepada wisatawan asing / WNA yang berperilaku tidak baik, melanggar aturan, hingga melakukan kegiatan menodai tempat suci di wilayah Provinsi Bali khususnya. Sehingga warga Rusia, Luiza Kosykh yang melakukan aksi fotografi tanpa busana di pohon suci berusia 700 tahun di Pura Babakan, Desa Adat Bayan, Desa Tua, Marga, Tabanan tidak cukup meminta maaf, namun dikenakan sanksi deportasi.
“Saya terus memantau permasalahan ini dari semenjak COVID – 19. Jadi bagi Wisatawan / WNA yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pelanggaran yang menodai tempat suci, menodai adat dan budaya Bali, kita ambil tindakan tegas. Tidak cukup meminta maaf, namun langsung deportasi,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Permasalahan seperti ini dikatakan Koster terus Ia monitor. Begitu mendapat informasi, hari itu langsung berkomunikasi dengan Kakanwil Kemenkumham Bali dan langsung memproses pemeriksaannya.
“Untuk itu Saya apresiasi Kakanwil Kemenkumham Bali yang begitu cepat bekerja, sangat kooperatif dan memahami kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di dalam melaksanakan pariwisata Bali sesuai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali,” jelasnya.
Koster juga menegaskan, Ia tidak menolak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, karena Bali butuh wisatawan. Akan tetapi wisatawan yang di inginkan datang ke Bali adalah wisatawan yang menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan di Bali, serta menghormati Tempat Suci, Adat Istiadat, Tradisi, Seni Budaya, serta Kearifan Lokal masyarakat Bali.
“Kalau pelanggaran itu Kita biarkan terus, maka aura Bali akan hilang, karena terus dinodai dan dirusak oleh perilaku manusia, sehingga ini tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditolerir. Kita ingin Tempat Suci, dan berkaitan dengan Adat Istiadat, Tradisi, Seni Budaya, serta Kearifan Lokal masyarakat Bali harus betul – betul Kita jalankan dengan serius, tertib, dan disiplin,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Koster, kasus seperti ini harus dijadikan pelajaran oleh semua wisatawan, baik dari negara manapun yang sedang berwisata ke Bali agar tertib dan disiplin menghormati, menjaga kesucian di Bali yang berbasis pada Adat Istiadat, Tradisi, Seni Budaya, serta Kearifan Lokal, demi kebaikan bersama dan Bali kedepan. Agar pariwisata di Bali bisa berjalan secara tertib, disiplin, bermartabat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai – nilai sakral di Bali.
“Karena inilah yang menjadi kekuatan dan aura gumi Bali, sehingga Bali menjadi daya tarik utama pariwisata dunia,” imbuhnya.
Koster berpesan kepada Kakanwil Kemenkumham Bali bahwa sanksi deportasi yang sudah diterima oleh Luiza Kosykh harus terus dikawal.
“Ketika keberangkatan deportasi, agar petugas Imigrasi terus memantau dan pastikan sudah naik pesawat, agar tidak kabur,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Anggiat Napitupulu pada kesempatan ini juga melaporkan dihadapan Gubernur Bali bahwa jumlah wisatawan asing / WNA yang sudah dideportasi dari Bali sejak tanggal 2 Januari – 15 April 2023 telah mencapai 86 orang yang didominasi pertama dari negara Rusia, kedua Nigeria, ketiga Australia.
Dampak deportasi yang dilakukan kepada WNA ialah membatasi haknya untuk tetap berada di Indonesia meskipun memiliki izin tinggal yang masih berlaku, selanjutnya dibatasi untuk bisa kembali ke Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 Warga Negara Asing yang dikenai tindakan dan diikuti tindakan pencegahan baru bisa masuk ke Bali setelah termin pertama berlalu yaitu 6 bulan kecuali ada pertimbangan lain.
“Karena menyangkut kedaulatan negara, maka keputusan Cekal dilakukan oleh Pusat melalui Menteri Hukum dan HAM, Cq. Dirjen Imigrasi. Terkait pembiayaan deportasi WNA dari Indonesia dibebani kepada WNA yang dikenai sanksi, jika yang bersangkutan tidak memiliki tiket/dana maka dibebani kepada perwakilan negaranya, jika perwakilan negaranya tidak ambil peduli Kita akan mencari teman dan koleganya yang bisa dihubungi untuk mendapatkan tiket ke negara tujuan, dan jika sampai usaha itu juga tidak menuai hasil, maka Kita tempatkan di Rumah Detensi Imigrasi tanpa hitung, bisa sampai 10 tahun dan selanjutnya,” tutupnya.
Discussion about this post