BALIPUSTAKANEWS, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster mengimbau pegawai pemerintahan di lingkungan Pemprov Bali harus netral mengingat Pemilu 2024 sudah dekat. Hal itu ia tegaskan, pasalnya pada Pilgub 2018 lalu dia hanya didukung segelintir oleh orang di Pemprov Bali.
Hal tersebut dijelaskannya ketika Gubernur Bali, Wayan Koster menghadiri Penyerahan DIPA dan TKD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Selasa (13/12). “Dalam konteks Pilkada kita tidak masuk mobilisasi birokrasi. Harus netral, pegawai harus netral. Siapapun gubernurnya, bupatinya dia harus melayani,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster menceritakan dirinya pada waktu Pemilihan Gubernur 2018 lalu tidak takut karena tidak didukung oleh Pemprov Bali. Namun, dia tidak menyerah, dan buktinya ia berhasil memenangkan Pilgub.
“Saya juga waktu Pilgub nggak takut-takut amat. Saya tidak didukung Pemprov Bali, saya bisa dihitung hanya sekian orang saja yang dukung, kepilih juga, dan saya tidak takut,” tegas gubernur asal Buleleng ini.
Wayan Koster juga menegaskan bahwa kalau kepala daerahnya berprestasi tanpa memobilisasi pegawai pasti akan didukung. “Kalau kepala daerahnya berprestasi masak ia dia tidak akan dukung, kan dia orang yang cerdas. Tapi ada juga karena sentimen macam-macam, sentiment politik, beda partai, ya itu tidak apa-apa,” pungkasnya.
Sementara ia menegaskan bahwa birokrasi dikelola dengan objektif yang berbasis dengan kompetensi. Sedangkan ia menjabat sebagai Gubernur Bali telah menerapkan sistem merit dalam menata manajemen pemerintahannya.
“Saya kira bapak Presiden RI sangat konsisten, hampir setiap momen menyampaikan pentingnya birokrasi reformasi dan penyederhanaan regulasi. Ini yang harus kita dukung bersama-sama di daerah, supaya pembangunan ini betul-betul lebih efektif, efisien, tepat sasaran. Produktif dan berdampak kepada masyarakat,” tandasnya. (TA/HpB)
Discussion about this post